Blangko KTP-E masih belum Beres

MASIH banyaknya warga di beberapa daerah yang belum memiliki kartu tanda penduduk elektronik (KTP-E) akan berpengaruh pada partisipasi Pilpres dan Pileg 2019. Kekosongan blangko KTPE masih menjadi penyebab utamanya.

Pantauan Media Indonesia, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, kemarin, menghentikan sementara pelayanan pencetakan KTP-E. "Pasalnya, blangko KTPE sudah habis sejak Jumat pekan lalu. Kami juga sudah mengajukan lagi ke Kemendagri," kata Sri Hartanto, Kabid Pendaftaran Penduduk, kemarin.

Terakhir, Rabu (3/10), Dinas Dukcapil Klaten mendapat jatah 1.000 lembar blangko KTP-E dari Pemprov Jawa Tengah. Tapi, hanya dalam sehari pelayanan blangko sudah habis digunakan. "Kekosongan blangko KTP-E sekarang ini tidak hanya di Dinas Dukcapil Klaten. Tapi, hal itu juga terjadi di kabupaten/kota lainnya di wilayah Soloraya," ujar Sri Hartanto. Dinas Dukcapil Klaten setiap hari rata-rata melayani 500-700 pemohon KTP-E. Sementara itu, jumlah warga yang belum rekam data sekitar 77 ribu orang.

Kekosongan blangko KTP-E juga terjadi di Kota Tasikmalaya. Meski demikian, Dinas Dukcapil setempat terus melayani permohonan perekaman KTP-E. "Perekaman dan percetakan yang dilakukannya selama ini kita akui masih mengalami kendala," ujar Kepala Dinas Dukcapil Kota Tasikmalaya, Imih Misbahul Munir, kemarin.

Setiap Disdukcapil berada di wilayah Priangan Timur saling meminjam kebutuhan blangko untuk menutupi kebutuhan masyarakat. Dinas juga telah berupaya meminjam dari dinas lainnya mulai Kabupaten Tasikmalaya, Ciamis, Garut, Banjar, dan Pangandaran.

Dijelaskan Imih, perekaman yang sudah diselesaikan sekarang ini mencapai 2.300 pemohon dan tinggal pencetakan. Namun, dengan jumlah blangko hanya menyisakan 600 lembar tentu tidak mencukupi.

"Untuk menutupi kekurangan yang selama ini terjadi, Disdukcapil meminjam 250 lembar blangko ke Dinas Dukcapil yang ada di wilayah Priangan Timur, sedangkan pengantinya bisanya akan diberikan setelah mendapat kiriman dari pusat. "Kita telah mengajukan 50 ribu lembar blangko KTP-E, supaya proses percetakan tersebut bisa selesai sebelum pemilu," ujar Imih.

 

Panggil kades

Masih terkait dengan Pemilu 2019, Bawaslu Kabupaten Bangka memanggil 28 kepala desa untuk dimintai keterangan adanya pertemuan dengan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) belum lama ini.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka Corri Ichsan mengatakan terkuaknya pertemuan 28 kades di Bangka dengan calon anggota DPD asal Babel, Alexsander Fransiskus berdasarkan laporan masyarakat. "Kita lihat apakah ada unsur kampanye atau tidak, kades itu pihak terlarang," kata Corri.

Ia menjelaskan, apa pun alasannya, kades tidak diperbolehkan melakukan pertemuan dengan caleg baik DPD, DPR, atau DPRD karena hal itu melanggar aturan. "Kita maksimal menangani kasus yang menjadi sorotan publik ini. Hati-hati kades jangan ikut terlibat. Kampanye aturannya jelas," pungkas Corri. (AD/RF/LD/AS/N-1)