Soal BJB, Wagub Jabar Ingin RUPS Dipercepat

SETELAH terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum langsung berbagi tugas. Satu di antaranya berkenaan dengan lembaga Badan Usaha Milik Daerah, baik sektor perbankan maupun lainnya.

Berkenaan dengan hal itu, Uu mendapat kewenangan menangani BUMD. Salah satu di antaranya PT Bank Pembangunan Daerah Jabar-Banten Tbk alias Bank Bjb.

Mantan Bupati Tasikmalaya ini mengaku bertemu dan berdiskusi dengan Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, tentang Bank Bjb.

"Saya berbicara dengan gubernur supaya meminta bank ini untuk segera melakukan RUPS (rapat umum pemegang saham)," kata Uu di Bandung, Kamis (4/10).

Ia menyatakan, pelaksanaan RUPS berkenaan dengan penyertaan modal Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P), yang saat ini masih dalam proses evaluasi Kementerian Dalam Negeri.

Menurut UU, idealnya, penyertaan modal disetorkan Pemprov Jabar kepada Bank bjb sebelum Desember 2018. Karenanya, Uu berkeinginan RUPS bergulir secepatnya. Jika RUPS berlangsung pada 2019, lanjut dia, dana APBD-P kembali pada kas pemerintah pusat. Seandainya hal itu terjadi, APBD-P tidak termanfaatkan. Hal itu dapat menghambat program-program Pemprov Jabar, yang satu di antaranya Jabar Juara.

Uu berpandangan, pelaksanaan RUPS itu dapat berbentuk RUPS Luar Biasa atau tidak. Yang jelas, tegas Uu, sesegera mungkin RUPS Bank Bjb bergulir.

Tentang adanya pergantian susunan pengurus bjb, Uu menilainya sebagai hal yang wajar.

"Tentunya, pergantian itu berdasarkan evaluasi dan kebutuhan. Jika memang perlu ada pergantian agar kinerja lebih baik, ya lakukan," tuturnya.

Pada sisi lain, Uu mengaku memperoleh informasi tentang kinerja BUMD-BUMD secara informal. Tentunya, kata Uu, pihaknya belum dapat memastikan ada tidaknya BUMD yang berkinerja negatif. Karena itu, ungkap dia, pihaknya segera mencari tahu kebenaran informasi tersebut.

Menurutnya, pembentukan BUMD untuk membantu roda perekonomian, termasuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Apabila keberadaan BUMD itu justru tidak mendukung perekonomian dan meningkatkan PAD dan menjadi beban Pemprov Jabar, perlu ada evaluasi. Tapi, untuk saat ini, fokusnya pada Bank Bjb," pungkas Uu. (OL-1)