Pembangunan Risha Mulai Bermasalah

PEMBANGUNAN rumah bantuan pemerintah bagi korban gempa di Pulau Lombok dan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, baru terealisasi sebanyak 7.700 unit.

Namun pelaksanaannya terganjal sejumlah masalah. Di antaranya pengenaan pajak terhadap aplikator rumah instan sederhana sehat (Risha), serta permainan harga material yang mulai dinaikkan pedagang.

“Persoalan itulah yang belakangan muncul. Kita akan bahas dalam rapat Rabu (3/10) bersama institusi terkait seperti polda, dinas perdagangan dan sebagainya,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, HM Rum kepada Media Indonesia, kemarin.

Dikatakan Rum, ternyata aplikator pembangunan risha tidak bebas dari pajak. “Ini kan sebenarnya tidak nyambung, kalau pengusahanya dikenai pajak, otomatis dia tidak mau rugi dong. Tentu nanti dia akan kenakan lagi kepada masyarakat,”  kata Rum.

Di sisi lain, sebut Rum, kendala pengadaan risha sekarang ini adalah mulai naiknya harga material seperti semen, besi, dan sebagainya. Dan  itu bisa jadi karena tingginya kebutuhan material di lapangan,

“Tampaknya hukum ekonomi mulai berlaku, dan mereka meninggalkan kondisi yang darurat,” ujarnya.

Dia menyebutkan kendala lainnya yang muncul di lapang-an ialah tidak semua warga tertarik dengan risha. Alasannya masyarakat masih trauma dengan bangunan yang terbuat dari semen tersebut. Untuk itu pemerintah memberikan penawaran alternatif berupa rumah kayu.

Namun, untuk rumah kayu tidak terlalu direkomendasikan karena dikhawatirkan akan muncul pembalakan liar yang bisa merusak lingkungan.

Gempa Lombok menyebabkan 170 ribu rumah mengalami rusak berat, sedang, dan ringan. Namun baru 7.700 unit risha tahan gempa yang terealisasi.

Menurutnya, jumlah rumah yang teralisasi ini masih sangat jauh.

Melihat dari jumlah tersebut lanjut Rum, pengadaan rumah hunian sementara menjadi alternatif apalagi memasuki musim penghujan seperti saat ini. “Soal hunian sementara ini trennya cukup bagus. Alhamdulillah dari NGO, relawan,  masyarakat mandiri sudah bergerak. Sebab, pemerintah tidak menganggarkan secara formal,” tukasnya.

Pascagempa, komitmen daerah membangun kembali rumah warga terlihat dari komitmen pemimpinnya. Dari sejumlah kabupaten di Nusa Tenggara Barat yang terdampak gempa, hanya Pemkab Sumbawa Barat yang luar biasa memiliki komitmen dalam membangun rumah untuk warganya.

Listrik dan air bersih sudah teratasi, sehingga warga nyaman di rumah baru.