Emil Perjuangkan Guru Honorer

GUBERNUR Jawa Barat Ridwan Kamil (Emil) akan meng-upayakan keadilan bagi guru honorer. Kesejahteraan dan hak yang sama dengan guru PNS menjadi harapan. Sebab, pendidik memiliki peran dan kewajiban yang sama.

Hal itu diutarakan Emil saat menerima perwakilan guru honorer Jawa Barat di Bandung, kemarin. Dalam kesempatan itu para guru honorer menyampaikan aspirasi mereka di hadapan gubernur. “Saya sedang memperjuangkan. Pemerintah harus adil,” katanya.

Emil memahami tuntutan para guru karena tidak ada perbedaan antara peran guru PNS dan honorer.

Pada prinsipnya, Emil memastikan pemerintah mana pun ingin menyejahterakan masyarakatnya termasuk guru honorer. “Untuk kesejahteraan, saya akan cek, saya akan teliti secara ilmiah,” janjinya.
Namun, dia meminta para guru honorer ini memahami kondisi dan keterbatasan yang ada pada pemerintah.

Terlebih, Emil mengakui kondisi keuangan Pemprov Jabar terbatas. “Kalau uangnya cukup, kenapa tidak. Duit rakyat, kembali ke rakyat. Prinsip saya, kalau bisa, kenapa tidak. Saya merebut kekuasaan ini untuk memudahkan urusan hidup warga saya,” katanya.

Selain soal honor, para guru hono-rer juga mengeluhkan pendaftaran CPNS dengan pembatasan umur maksimal 35 tahun.  

Salah seorang perwakilan guru honorer ketegori II, Muhamad Yodi, mengeluhkan syarat pendaftaran CPNS bagi guru honorer kategori II yang dibatas maksimal 35 tahun. Menurutnya ini tidak adil karena tidak ada guru non-PNS tersebut yang berusia di bawah 35 tahun.

“Sekarang untuk guru kategori II tidak bisa mengikuti CPNS karena usia. Peraturan baru CPNS untuk di bawah 35 tahun,” katanya.

Padahal, lanjut dia, untuk masuk guru honorer kategori II disyaratkanmengajar minimal 10 tahun. “Dulu enggak begitu. Kalau sekarang,  ya enggak akan ada guru honorer usianya di bawah 35,” kata guru SMAN Kertasari, Kabupaten Bandung itu.

Honor dinaikkan

Masih terkait nasib guru honorer, Pemerintah Kabupaten Malang, Jawa Timur menjanjikan memberikan tambahan honor bagi guru tidak tetap (GTT) di wilayahnya. Bupati Malang, Rendra Kresna mengatakan bantuan akan diberikan lantaran prihatin dengan kondisi GTT.

Sebelumnya ratusan GTT di Kecamatan Sumbermanjing Wetan mogok mengajar. Mereka mendatangi gedung DPRD guna menyampaikan aspirasi.

Dalam menanggapi hal itu, Rendra mengatakan para guru ini tidak mogok mengajar. “Tidak ada mogok. GTT itu bukan karyawan pabrikan, kalau mogok yang rugi pengusaha. Bila GTT mogok, yang rugi anak bangsa. Siapa tahu anak-anak itu kelak ada yang jadi presiden,” tegasnya.

Karenanya ia mengaku sudah me-ngeluarkan kebijakan untuk menambah honor mereka.”Ada kebijakan menambah honor itu sudah dibicarakan dan dimasukkan,” ujarnya.

Terkait besaran pemberian honor bagi setiap GTT itu, lanjutnya, akan disesuaikan dengan jumlah jam mengajar dan jumlah kelas. Bantuan honor nantinya ada berbasis mata pelajaran dan hitungan jam mengajar. Bila para GTT menerapkan pola banyaknya kelas yang diajar, bantuan honor bakal dihitung harian atau bulanan. (BN/N-2)