Menteri LHK Sebut Langkah Koreksi Presiden Jokowi di Kehutanan mulai Dinikmati

PRESIDEN Joko Widodo bercerita, empat tahun lalu, saat baru menjabat sebagai Presiden Indonesia, dirinya sedih melihat masyarakat sekitar hutan justru terabaikan kesejahteraannya. Langkah koreksi pun dilakukan secara menyeluruh.

Salah satunya, Presiden memerintahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan pengorganisasian untuk membangun kehutanan. Di antaranya terkait dengan Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur ulang kewenangan bidang kehutanan ditarik dari pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi.

Untuk itulah kemudian ditata ulang Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai metamorfosis kelembagaan kehutanan dari dinas kehutanan kabupaten ke KPH sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Dinas Kehutanan Provinsi. Selain itu, yang penting juga pelembagaan akses legal  rakyat untuk dapat mengelola hutan secara lestari yang kemudian diwujudkan melalui Perhutanan Sosial.

"KPH dapat mendorong masyarakat memanfaatkan hutan secara tepat dan lestari. Contohnya saja ulat sutera, hanya ada di beberapa titik seperti di Gorontalo, Sulawesi Selatan, padahal itu bisa ribuan titik yang dikembangkan," kata Presiden Jokowi saat menghadiri Festival KPH di kawasan Hutan Pinus Mangunan, Dlingo, Bantul, Yogayakarta, Jumat (28/9).

Kini kolaborasi antara KPH, masyarakat dunia usaha, kelompok masyarakat, dan dengan dukungan teknologi, telah mulai dinikmati. Ratusan ribu lapangan kerja terbuka, dan masyarakat sekitar hutan diyakini akan kian sejahtera seiring dengan berbagai langkah koreksi tata kelola hutan yang terus berjalan. Khususnya dari program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial.

"Hutan harus bisa mensejahterakan rakyat, dan masyarakat desa hutan harus lebih makmur, bukan sebaliknya," tegas Presiden Jokowi di hadapan ribuan rakyat yang hadir.

Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar mengungkapkan, tidak kurang dari 151.400 orang saat ini dapat terserap dengan pola padat karya kehutanan dalam setahun. Jumlah ini akan semakin meningkat seiring dengan arahan Presiden Jokowi untuk 2019 menaikkan 10 kali lipat luasan rehabilitasi lahan jika dibandingkan dengan rata-rata dalam setahun.

Rakyat juga selama ini lakukan  tebang tanam pohon kayu pada lahan mereka sendiri, seluas 102.000 hektare. Ini dapat menyerap sekitar 510.000 orang tenaga kerja, dengan volume kayu yang berputar yakni ditebang dan ditanam tiap tahun sekitar 9,53 juta kubik, khususnya Hutan Rakyat Pulau Jawa.

"Dari kawasan konservasi, terserap lebih dari 100 ribu orang. Dari pemanfaatan 10 Balai Besar, terserap lebih dari 19.140 orang untuk pengelolaan tumbuhan dan satwa liar. Sementara dari tata kelola gambut, konstruksi kanal, dan lainnya lebih dari 401.000 orang," ungkap Menteri Siti.

Sementara tenaga kerja langsung di HPH sekitar 26.300 orang dan pada bagian hulu HTI sekitar 21.140 orang secara langsung. Atau sejkumlah 47.000 orang dan angka ini di luar tenaga harian lepas.

"Jumlah ini akan terus meningkat dengan usaha yang lebih variatif yaitu produksi HHBK atau hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan.  Kita saksikan pertumbuhan yang pesat objek-objek ekowisata dengan adanya pemandangan yang indah dan aksesibilitas jalan yang mudah dicapai," imbuh Menteri Siti.

Ia semakin optimistis tenaga kerja kian terserap dengan adanya Perhutanan Sosial yang saat ini telah mencapai 1,92 juta hektare bagi 488 ribu kepala keluarga atau tidak kurang tenaga kerja terlibat sebanyak 1,46 juta tenaga kerja.

Dengan catatan-catatan tersebut, maka tidak kurang dari 3,9 juta kesempatan kerja/tenaga kerja kini berada dalam dunis usaha sektor hulu kehutanan dan bisa lebih banyak lagi. KLHK akan menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mendata lebih lanjut tentang data ketenagakerjaan dimaksud.

"Diperkirakan pada 2019, sekitar 1,5 juta tenaga kerja akan terserap dari upaya rehabilitasi lahan, serta dari kewajiban reklamasi pengusaha tambang pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)," jelas Menteri Siti.

Dalam acara pameran tersebut, juga digelar busar lapangan kerja (job fair) usaha hutan. Sebanyak 58 perusahaan membuka sekitar 6.646 lapangan kerja, masing-masing untuk 2.061 S1/D3 dan 4.585 SMK/SMA. Sebanyak 35 perusahaan juga menyerahkan secara simbolis beasiswa kepada 1.108 siswa SD, 381 siswa SMP, 900 siswa SMA, dan 3.222 mahasiswa.

KLHK mencatat KPH terbaik yakni  KPH Kerinci Jambi, KPH Yogyakarta, KPH Lakitan Bukit Cogong Sumatra Selatan, KPH Kondilo Kaltim, KPH Dolago Tanggunung Sulteng, KPH Rinjani Barat Bali-Nusa Tenggara, dan KPH Biak Numfor. Penghargaan pembina KPH terbaik diberikan kepada Gubernur DIY dan Gubernur NTB.

KLHK juga menyerahkan sarana prasarana (sarpras) KPH kepada Gubernur DIY berupa kendaraan roda empat 2 unit, roda dua 5 unit dan alat mesin kantor. Sejak 2015, sebanyak 321 KPH se-Indonesia telah mendapatkan 105 unit gedung kantor, 51 unit kendaraan roda empat, 361 unit kendaraan roda dua dan tiga, serta bantuan lainnya dengan total mencapai Rp130,4 miliar.

Penghargaan juga diberikan kepada pengusaha dengan kinerja baik dalam pengelolaan hutan lestari dengan kriteria tapal batas, areal kerja yang mantap, rencana kerja usaha 10 tahun, prasarana antisipasi kebakaran hutan dan lahan serta kelengkapan tenaga teknis dan pembinaan masyarakat. Tercatat 3 HPH terbaik, 3 HTI terbaik, dan 9 industri berbasis kehutanan terbaik.

Dalam acara yang sama, KLHK juga menyerahkan penghargaan kepada pengumpul Xylarium terbesar yaitu Universitas Riau, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Dirut Perum Perhutani.

Selain itu dilakukan peluncuran Wood ID/Alat Identifikasi Kayu Otomatis (AIKO) serta Xylarium Bogoriense 1915 bersama Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

AIKO merupakan hasil sinergi KLHK dengan LIPI melalui Program Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional (Insinas) Kemenristekdikti yang mampu memangkas waktu identifikasi kayu yang selama ini memerlukan waktu 1-2 minggu menjadi hanya dalam hitungan detik ini penting untuk penentuan/ konfirmasi jenis kayu komersial, termasuk perlunya untuk hal-hal terkait penegakan hukum.

Xylarium Bogoriense merupakan perpustakaan kayu yang saat ini dimiliki Indonesia dan terus dikembangkan oleh KLHK dan telah diakui oleh International Association of Wood Anatomist (IAWA) sebagai Xylarium nomor satu dunia, dengan koleksi spesimen kayu sebanyak 192.395. Sebagai pembanding Xylarium Belanda 125.000 spesimen, AS 105.000 spesimen, dan Belgia 69.000 spesimen. (RO/OL-1)