Bandwidth Kecil, Akses Pendaftaran CPNS Lemot

BADAN Kepegawaian Nasional (BKN) mengklaim server mereka tetap ­beroperasi dan tidak mengalami crash. Lambannya akses semata disebabkan banyaknya yang meng-akses dan kapasitas internet yang kecil.

“Ada dua hal yang kami prioritaskan. Pertama peningkatan kapasitas bandwidth internet dari Telkom ke web sccn. Telkom membutuhkan waktu mengganti hardware. Kita minta dua kali lipat pe-ningkatannya,” ungkap Kabiro Humas BKN Mohammad Ridwan saat dihubungi,  Kamis (27/9).

Prioritas kedua terkait problem dengan server dinas kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil). BKN, menurutnya, sudah memiliki akses 1 juta NIK per hari. Namun, hingga tadi malam sudah mencapai 800 ribuan dan ada kekhawatiran kuota habis. Hari ini pihak BKN sudah mengajukan permohonan resmi ke Dirjen Dukcapil untuk penambahan kuota menjadi 2 juta.

Menurut Ridwan, Dirjen Dukcapil mengaku sudah meningkatkan menjadi 1,5 juta. Namun, problem sebetulnya ialah kecepatan akses ke server dukcapil dari server sccn.

“Request kami sebagaimana MoU dari server sccn ke Dukcapil itu rata rata 3 Mbps, tetapi respons maksimal dari mereka itu 512 Kbps. Akibatnya, aksesnya sangat lambat. Itu harus diperbaiki di sana. Kalau kecepatan internetnya sudah ditingkatkan, masalah akses selesai,” tegasnya.

Honorer K2
Pemprov Sumatra Selatan meminta pemerintah pusat merevisi regulasi soal seleksi CPNS, khususnya untuk ho-norer kategori 2 (K2). Hal tersebut juga disampaikan kepada anggota Panja Komisi II DPR saat kunjungan kerja ke Pemprov Sumsel,  Kamis (27/9).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov Sumsel, Muzakir, mengatakan akibat regulasi itu, banyak honorer K2 harus menelan pil pahit. Padahal mereka sudah mengabdikan diri hingga puluhan tahun. Pihaknya meminta DPR menyampaikan keluhan dan masukan agar dilakukan revisi atas hal itu. “Kita di daerah tidak bisa langsung mengangkat karena pusat yang mengatur. Tidak akan diberi NIP. Karenanya perlu dorongan agar regulasi yang sudah ada ini direvisi.”

Sembari menunggu regulasi itu, pemda hanya bisa berupaya meningkatkan kesejahtera-an honorer, di antaranya dengan memberikan honor dan tunjangan sesuai UMR.

Sementara itu, Ketua Tim Panja Komisi II DPR, Mardhani Ali Sera, mengapresiasi langkah Pemprov Sumsel bersama dengan BKN. Adapun solusi yang ditawarkan dari BKN, kata dia, seperti berharap segera keluarnya peraturan pemerintah (PP) tentang P3K, juga bisa mengoptimalkan peluang di UU No 17 Tahun 2013 dan beberapa lainnya.

“Di sini kami melihat ada terobosan yang baik, kalau ada affirmative action terhadap honorer K2 yang usianya sudah di atas 35 tahun sedang dicarikan jalan keluarnya,” katanya.

Menurut dia, selama belum ada revisi Undang-Undang ASN, yang dilakukan sebetulnya hanya meniti peluang yang kecil. Namun, kalau UU tersebut dapat direvisi, DPR dapat membuat jalur yang ‘jalan tol’. DPR juga menerima keluhan sulitnya mengakses server pendaftaran CPNS. “Seharusnya kalau semuanya sudah online memudahkan bukan sebaliknya.”

Pihaknya juga meminta Ombudsman untuk membantu agar proses penerimaan CPNS ini dapat berjalan dengan baik untuk memperkecil peluang kecurangan,” tandasnya. (DW/BY/BB/N-3)