5.000 Pasar Dibangun di Era Presiden Jokowi

PADA lima tahun lalu, dari 9.559 pasar tradisional di Indonesia, sekitar 80% berusia di atas 20 tahun sehingga identik dengan pasar yang terkesan becek, kotor, kumuh, serta rawan kebakaran.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia (Asparindo), Suhendro, mengungkapkan, rata-rata pasar di Indonesia masih dikelola pemerintah daerah melalui dinas perdagangan yang dibangun pada zaman Presiden Soeharto yang biasanya disebut dengan pasar Inpres.

"Lima tahun lalu, dari sekitar 9.000 pasar di Indonesia, hampir 80% rusak parah karena kebanyakan dikelola pemda, contohnya Pasar Lembang, kan dulunya dikelola pemda," katanya di Pasar Panorama Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Selasa (25/9).

Suhendro juga menyatakan, pengelolaan pasar jauh lebih baik jika dikerjakan oleh swasta. Jika dikelola pemerintah, biasanya pengelolanya selalu berganti. Berbeda dengan pihak swasta, manajemennya terus konsisten dipegang satu pihak.

"Saat ini hampir 90% pasar masih dikelola pemerintah, yang sudah dikelola swasta masih sedikit. Pengelolaan (pasar) jelas lebih bagus dipegang swasta," bebernya.

Mengatasi persoalan tersebut, Asparindo bekerja sama dengan pemerintah dan Kementerian Perdagangan telah membangun 5.000 pasar se-Indonesia melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Namun, pemerintah pun terkendala dengan dana sehingga butuh pengembang untuk melakukan pembangunan pasar.

"Kami sekarang di Asparindo bersama pemerintah, Kementerian Perdagangan serta Presiden Jokowi (Joko Widodo), karena dulu Pak Presiden juga anggota Asparindo sewaktu masih menjadi Wali Kota Solo. Jadi kita membantu beliau membangun pasar, nah sekarang dibangun 5.000 pasar se-Indonesia," tuturnya.

Dia mengungkapkan, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan pengelola pasar di Indonesia. Di antaranya perawatan fisik bangunan pasar yang rata-rata telah di atas usia 20 tahun, kemudian manajemen pengelolaan, serta pemberdayaan pedagang dalam hal meningkatkan kapasitas.

Menurut dia, Asparindo dengan Kementerian Perdagangan sudah membuat Standar Nasional Indonesia (SNI) pasar rakyat. Salah satu pasar yang direkomendasikan menerima sertifikat SNI ini adalah Pasar Panorama Lembang.

Syarat pasar agar mendapat sertifikat ini ialah fisik pasar yang dibangun harus satu hanggar, lalu pengelolaan kebersihan, keamanan, serta pelatihan kepada pihak pengelola dan para pedagangnya.

"Tagline kita ada tiga, bersih, aman, nyaman. Yang lainnya tersedianya ruang menyusui, kamera pengawas CCTV, alat pemadam kebakaran dan lain-lainnya," jelasnya.

Sementara itu, Direktur umum PT Bangunbina Persada selaku pengelola Pasar Panorama Lembang, Elvi Susanti, mengungkapkan, dalam mendesain bangunan pasar, pihaknya telah menyesuaikannya dengan SNI.

"Kita sudah menyediakan ruang menyusui, tempat bermain anak, kategori lain yang disyaratkan juga sudah kami penuhi. Tinggal sertifikasi SNI-nya yang belum," kata Elvi.

Selain itu, pihaknya pun bakal mencoba untuk menerapkan e-retribusi pada bulan depan. Dari 13 pasar yang dikelola, dua pasar yang bakal menerapkannya ialah Pasar Panorama Lembang dan pasar di Tangerang.

Diakuinya, langkah ini dilakukan untuk mewujudkan pasar yang nyaman dalam upaya memajukan para pedagang.

"Pasar ini ada di kota wisata, kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada pedagang, bagaimana menjaga kenyamanan pasar. Ini dibutuhkan kerja sama dengan para pedagang, misalnya bagaimana mengelola kebersihannya," lanjutnya. (OL-1)