Norwegia Akui Kemajuan Pelaksanaan Perubahan Iklim Indonesia

DELEGASI Norwegia memberi kesan sangat positif terhadap upaya dan kebijakan Pemerintah Indonesia dalam penanganan perubahan iklim, perhutanan sosial, penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pengelolaan sawit berkelanjutan.

Kesan positif juga diungkapkan delegasi Norwegia dengan keseriusan pemerintah, masyarakat setempat, LSM, perusahaan wasta untuk memperbaiki sistem,  meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat serta melakukan aksi korektif.

Mantan Menteri Luar Negeri Norwegia, yang kini  anggota parlemen Norwegia, Espen Barth Eide, menyatakan, dalam banyak hal, apa yang terjadi di Indonesia adalah bahwa Pemerintah memimpin dan memobilisasi dukungan industri, komunitas, masyarakat sipil dan akademisi untuk menemukan solusi dan inovasi baru untuk menghadapi tantangan menyeimbangkan pertumbuhandan masalah lingkungan.

"Sebagai mitra Indonesia di bidang iklim dan hutan, kami bangga bekerja sama untuk mengatasi perubahan iklim dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG's)," ujar Barth, yang juga Ketua delegasi, pada acara makan malam bersama Gubernur Kalimantan Barat, Minggu (23/9).

Selama dua hari, sejak Sabtu (22/9) hingga hari ini, delegasi parlemen Norwegia melihat langsung ke lapangan yakni ke Hutan Desa Betang Pisisir Padang Tikar untuk meninjau 10 Hutan Desa yang telah memperoleh izin definitif Perhutanan Sosial dengan skema Hutan Desa.

Di lokasi Hutan Desa seluas 76.370 hektare (Hutan Lindung 69,299 ha, Hutan Produksi Terbatas 1,985 ha dan Hutan Produksi Konversi 5,086 ha), rombongan melihat dan berdialog langsung dengan masyarakat pengelola Hutan Desa terkait praktik peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Jasa Lingkungan seperti budi daya kepiting mangrove, pengolahan arang dari batok kelapa dan perlebahan madu.

Dalam kunjungan ke Hutan Desa ini, Eide memberikan apresiasi terkait pelaksanaan program Perhutanan Sosial.

"Kami di sini berkunjung untuk belajar tentang reformasi Indonesia yang cukup ambisius dan cara dalam mencapai pengelolaan hutan lestari dan mengurangi deforestasi. Bagi kami, kunjungan seperti ini penting bagi komite karena dengan melihat dan mendengar langsung cerita reformasi dari pemerintah dan rakyat Indonesia, sehingga kami akan lebih mampu memahami konteks melindungi hutan," katanya.

Secara khusus, kunjungan Eide ke Kalbar adalah untuk melihat praktik pencapaian target NDC, dan implementasi di bidang kehutanan dan land based sector (termasuk peatland), serta pengelolaan sawit yang berkelanjutan.

Tujuan yang terakhir ini, sangat berkaitan dengan penerbitan resolusi yang dikeluarkan parlemen Norwegia, yang meminta Pemerintah Norwegia untuk menerbitkan peraturan pelarangan public procurement biofuel berbahan dasar minyak sawit pada 2 Juni 2017.

Kunjungan ke Indonesia ini untuk mendapatkan gambaran positif pencapaian target Indonesia dalam perubahan iklim dan pengelolaan hutan dan sumber daya alam.

Selain itu, delegasi parlemen Norwegia juga mendapatkan paparan dan diskusi tentang Strategi dan Implementasi Perubahan Iklim, Penanganan Kelarhutla, Strategi Konservasi Keragaman Hayati, dan Pengelolaan Sawit Berkelanjutan. Rombongan melanjutkan kunjungan ke Daops Manggala Agni Pontianak dan perkebunan sawit PT MAR yang telah memenuhi sertifikasi ISPO dan RSPO.

Bahkan, mereka sangat terkesan melihat praktik Manggala Agni Pontianak.

"Hari ini kami bertemu para pejuang api yang sangat berani yaitu Manggala Agni di Daops Pontianak, dan dijelaskan bagaimana kebakaran hutan dan gambut harus dicegah dan bisa ditekan," katanya.

Delegasi parlemen Norwegia berterima kasih pada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Siti Nurbaya Bakar dan para jajarannya yang telah menyiapkan kunjungan dan mendampingi di lapangan dengan sangat baik, sehingga dapat dipastikan bahwa komite telah tepat memilih untuk mengunjungi Indonesia sebagai negara yang sangat penting bagi Norwegia.

Menteri LHK Siti Nurbaya sendiri mengatakan, dalam rangka kerja sama internasional selama beberapa  waktu ini pihaknya menerima kunjungan delegasi sejumlah negara.

"Selain parlemen Norwegia, juga nanti minggu ini parlemen Uni Eropa serta Menteri Lingkungan Republik Demokratik Kongo. Kerja sama terus ditingkatkan unuk saling belajar dan bagi Indonesia dapat menunjukkan kebijalan Presiden Joko Widodo dalam implementasi atasi dampak perubahan iklim," ujar Siti Nurbaya.

Sementara itu, penutupan kunjungan, Kepala Badan Litbang dan Inovasi KLHK, Agus Justianto, meminta agar para anggota parlemen Norwegia dapat menyampaikan informasi yang berimbang kepada para pemangku kepentingan di Norwegia dan Uni Eropa pada umumnya sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan.

Penyampaian ini mendapat respons positif, dan mereka secara langsung menyampaikan sangat mendorong instruksi oleh Presiden Jokowi untuk melakukan peninjauan yang tepat terhadap semua izin perkebunan kelapa sawit untuk memastikan bahwa sumber daya hutan baik di dalam maupun di luar konsesi perkebunan dapat dilindungi.

Eide lebih lanjut mengatakan, selama perjalanan ini pihaknya telah dapat mendiskusikan apa yang harus dilakukan dalam hal perubahan kebijakan, peningkatan kapasitas dan investasi.

"Pemerintah Indonesia telah menjelaskan kepada kami bagaimana peraturan seperti moratorium izin kebun sawit yang baru-baru ini ditandatangani akan mencegah hilangnya hutan di masa depan, bahkan di tengah negara Indonesia terus mendorong peningkatan volume total minyak sawit yang diproduksi," ujarnya.

"Kami telah bertemu dengan para produsen di Kalimantan Barat yang menunjukkan komitmen mereka terhadap pengelolaan sawit keberlanjutan. Jelas sekali, Norwegia siap untuk mendiskusikan bagaimana kita dapat menggunakan kemitraan bilateral dan iklim hutan untuk membantu mewujudkan perubahan ini," katanya.

The Standing Committee on Energy and The Environment of the Norwegian Parliament, yang berkunjung ke Kalbar dipimpin First Vice Chair Mr Espen Barth Eide (Labour Party), Second Vice Chair Ms Tina Bru (Conservative Party), Mr Åsmund Aukrust (Labour Party), Ms Une Ain aBastholm (Green Party), Ms Else-May Botten (Labour Party, Ms Liv Kari Eskeland (Conservative Party), Mr TerjeHalleland (Progress Party), Mr Lars Haltbrekken (Socialist Left Party), Mr Stefan Heggelund (Conservative Party),  Ms Hege Haukeland Liadal (Labour Party),  Mr Ole André Myhrvold (Centre Party), Mr Gisle Meininger Saudland (Progress Party), Mr Runar Sjåstad (Labour Party), Mr Tore Storehaug (Christian Democratic Party), dan Lene Westgaard-Halle (Conservative Party).

Dalam kunjungan ini, delegasi parlemen Norwegia  didampingi oleh Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi KLHK, Direktur Penanganan Kebakaran Hutan KLHK, Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri KLHK, Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati, Asdep Tanaman Perkebunan dan Hortikultura Kementerian Koordinasi Bidang Ekonomi, Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Barat, Senior Adviser untuk Perubahan Iklim dan Sustainability Yayasan KEHATI, dan Country Director IDH. (RO/OL-1)