Bagi-Bagi Alsintan Pemborosan

KETUA Umum Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Soetarto Alimoeso mengungkapkan pemberian alsintan tidak disertai konsep perencanaan yang matang. Mesin-mesin itu diberikan kepada para petani yang notabene tidak memiliki kemampuan mumpuni untuk mengoperasikan alsintan.

"Mungkin kalau menggunakan masih bisa. Namun, kalau merawat, itu yang paling susah. Petani kan bukan profesional dalam hal itu. Akhirnya alsintan yang ada tidak bisa digunakan dengan baik," ujar Soetarto kepada Media Indonesia, Sabtu (22/9).

Selain itu, ia menyebutkan pemerintah, dalam menghibahkan alsintan, hanya fokus pada sisi hulu atau prapanen. Padahal, jika hendak memberikan bantuan untuk meningkatkan produktivitas, hal itu harus dilakukan secara merata hingga proses pascapanen. "Pemerintah itu sangat kurang perhatian kepada pascapanen. Padahal, sisi itu juga memainkan peran penting dalam sektor pertanian," tuturnya.

Menurut Soetarto, sebelum memberikan alsintan, Kementan sebaiknya terlebih dulu membangun klaster-klaster yang proses mulai prapanen hingga pascapanen terkoneksi secara menyeluruh.

Setiap klaster berisikan para petani, penggiling padi, hingga pengelola alsintan beserta seluruh alsintan yang diperlukan, mulai prapanen hingga pascapanen. Dengan demikian, seluruh proses dapat dilakukan secara terpadu yang pada akhirnya akan menimbulkan efisiensi dan efektivitas bahkan mampu memotong rantai pasok.

"Saya pernah perhitungkan, satu klaster cukup melingkupi lahan 200 hektare (ha). Semua petani di sana digabungkan dalam kelompok yang isinya tidak hanya petani, tetapi juga pengusaha penggilingan padi. Ditambah, ada manajemen pengelola alsintan yang terdiri atas para ahli."

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Banyumas, Jawa Tengah, Widarso, mengatakan, jika alsintan diberikan kepada petani, memang akan lemah pengelolaannya. Misalnya saja, kalau peralatan telah ada di satu kelompok, nantinya tidak boleh dipinjam kelompok lain. Itulah yang menjadi penyebab kurang maksimalnya penggunaan alsintan.

"Sebetulnya memang yang ideal ada unit pengelola jasa alat mesin pertanian (UPJA). Unit itu nantinya mengatur pemeliharaan dan peminjaman alsintan," ujarnya.

Saat berbicara soal produktivitas lahan pertanian, di Istana Presiden, Jakarta, Kamis (20/9), Menko Perekonomian Darmin Nasution sempat menyoroti bantuan alsintan untuk petani. Menurut Darmin, konsep itu belum jelas.

Peningkatan produktivitas lahan pertanian, katanya, bisa melalui alsintan dan bantuan pupuk bersubsidi, tetapi konsepnya belum pasti. Bahkan, menurut Darmin, petani justru tak cocok dengan alsintan.

"Bisa alsintan, bisa pupuk bersubsidi. Nah, ini juga belum settle konsepnya. Saya pribadi menganggap, sebaiknya jangan bagi-bagi alsintan, apalagi yang beli kementerian," kata Darmin. (LD/X-10)