Mau Jadi Ibu Kota, Palangka Raya Harus Giat Promosi

PROMOSI akan keunggulan Kota Palangka Raya sebagai kota pengganti Ibu Kota Jakarta harus lebih giat. Pasalnya, kualitas Ibu Kota Negara pengganti harus lebih unggul jika dibandingkan dengan Ibu Kota yang telah ada.

Hal tersebut disampaikan pengamat Tata Kota Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna, dalam acara Kolaborasi Vokasi Universitas Indonesia dan Pemerintah Kota Palangka Raya: Seminar Nasional Optimalisasi Penataan Ruang Kota Palangkaraya, di Hotel Pullman, Jakarta, Selasa (18/9).

"Yang harus dilakukan sekarang adalah melakukan percepatan peningkatana pelayanan di Kota Palangka Raya. Tapi beritahu publik bahwa Palangka Raya pun sudah punya Bandara, jalan yang bagus pelayanan bagus. Kota itu jangan sampai di bawah Jakarta pelayanannya. Baik itu pelayanan pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Jangan di bawah Jakarta," ungkap Yayat, Selasa (18/9).

Menurut Yayat, keunggulan kota yang ada di Pulau Jawa adalah memiliki luas dimensi jalan yang lebar. Sehingga, membuat konektivitas antarkota menjadi mudah.

Sehingga, apabila dikembangkan membuat mobilitas barang semakin mudah, harga produksi rendah, ongkos produksi rendah serta waktu tempuh mudah. Hal ini harus digaungkan agar menjadi keunggulan dari Kota Palangka Raya.

"Satu-satunya cara percepatan membangun infrastruktur dengan perspektif kota 20-30 tahun mendatang," kata Yayat.

Untuk itu, kata dia, sambil menunggu keputusan Pemerintah Pusat, Pemkot Palangka Raya harus mulai melakukan pengendalian tata ruang. Agar, nantinya ruang yang sudah diperuntukan untuk pusat pemerintahan tidak dipkupansi.

Pemerintah daerah pun harus punya masterplan bayangan Ibu Kota baru. Bagaimana jaringan pelayanan air bersih serta daya tampung penduduk pun harus dipikirkan.

"Air dan pengolahan sampah itu hal yang krusi selain jaringan jalan," kata dia.

Tak kalah penting, kata Yayat, lokasi definitif pun harus dipikirkan. Jangan sampai pusat ibu kota dibangun di atas tanah sengketa.

Namun, apabila terpaksa menggunakan lahan milik warga, hendaknya pemerintah merekolasi mereka ke lokasi yang lebih baik. Jangan lupa, warga tersebut pun harus diberikan pekerjaan yang layak.

"Satu-satunya cara adalah tetapkan lokasi di daerah yang tidak ada konflik," tandas dia. (OL-1)