Bersiap Jadi Ibu Kota, Palangka Raya Butuh Bantuan

PENGAMAT Perkotaan Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna, menyampaikan, untuk percepatan pembangunan kota, Palangka Raya memang butuh bantuan Pemerintah Pusat. Sehingga, rencana perpindahan Ibu Kota ke Palangka Raya bukan sekedar wacana.

"Butuh bantuan pemerintah dalam membangun Kota Palangka Raya. Seperti halnya saat pemerintah membangun koneksivitas transportasi di Palembang untuk kepentingan Asian Games," kata Yayat, dalam acara Kolaborasi Vokasi Universitas Indonesia dan Pemerintah Kota Palangka Raya.

Seminar Nasional Optimalisasi Penataan Ruang Kota Palangkaraya, di Hotel Pullman, Jakarta, Selasa (18/9).

Saat ini, kata dia, Palangka Raya memang sudah memiliki infrastruktur jalan yang memadai. Berbeda dengan dimensi jalan di Jakarta, dimensi jalan di Kota Palangka Raya justru relatif lebih besar dengan jumlah pertumbuhan kendaraan yang tidak terlalu cepat seperti Jakarta.

Namun, tetap saja hal ini belum cukup. Sebab masih banyak yang dibutuhkan Palangka Raya untuk menjadi Ibu Kota.

"Tentunya, masyarakat harus merasa yakin saat mereka hidup di Palangka Raya biaya hidup tidak malah tambah tinggi," kata dia.

Wali Kota Palangka Raya Riban Satia mengakui, untuk memindahkan ibu kota negara ke Palangka Raya bukanlah perkara yang mudah. Sebab, hal itu ada kaitannya dengan mobilisasi penduduk hingga pembangunan infrastruktur. Sementara, untuk merealisasikan hal tersebut, diperlukan anggaran yang tidak sedikit.

"Kalau kita ingin pindahkan ibu kota pemerintahan dan negara, tentu secara administratif juga harus dipindahkan. Kita itu di sana ibu kota provinsi satu, kotanya satu," kata Riban.

Menurut Riban, luas wilayah Palangka Raya hampir empat kali Jakarta. Namun, memiliki Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang tidak seberapa.

Secara keseluruhan, Riban mengatakan, luas kota yang dipimpinnya mencapai 2.850 kilometer persegi yang terdiri atas lima kecamatan dan 30 kelurahan.

Ada sejumlah persoalan yang dihadapi Palangka Raya selama ini. Mulai dari belum terbentuknya rencana tata ruang wilayah perkotaan (RTRW-K), hingga masih terjadinya kasus kebakaran hutan saat musim kemarau seperti saat ini.

Untuk diketahui, hampir 65% luas wilayah Palangka Rata merupakan kawasan hutan. Persoalan lain yang tak kalah penting yaitu terkait elektrifikasi.

Menurut Riban, baru tiga tahun lalu persoalan listrik di wilayah ini teratasi. Padahal, listrik menjadi salah satu isu krusial di Kalimantan secara umum.

"Perjuangan supaya listrik masuk ke sana itu tidak gampang, karena itu berkaitan dengan kebijakan nasional," ujarnya.

Meski demikian, Riban tetap mengingat pesan Bung Karno tentang 3M yang ingin menjadikan Palangka Raya sebagai Ibu Kota Negara kelak. Pertama, Palangkaraya merupakan modal bagi Indonesia karena merupakan penggerak dan aset bangsa.

Kedua, Palangkaraya harus menjadi model yang akan menjadi citra Indonesia atau representasi negara-negara di dunia. Terakhir, pengembangan Palangkaraya harus dilakukan secara modern. Palangkaraya harus menjadi pusat pemerintahan yang dihuni oleh entitas majemuk sebagai representasi Bhineka Tunggal Ika.

"Nah, catatan-catatan ini yang sebenarnya ingin kami teruskan agar cita-cita beliau menjadi kenyataan di masa yang akan datang," tandas dia. (OL-1)