Lima Wakil Rakyat Terakhir di Gedung Dewan

HARI masih pagi, Abdurrochman sendirian di ruang Fraksi Kebangkitan Bangsa DPRD Kota Malang, Jawa Timur. Pelaksana tugas Ketua Dewan itu duduk di kursi sambil membalik-balikkan koran. Sesekali ia membaca dengan serius sembari tersenyum kecut.

Wedang teh di sampingnya dibiarkan dingin. Ia menghela napas dalam lantas kedua matanya mengarah ke lukisan Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid. Ya, lukisan Gus Dur yang tertempel di tembok ruang fraksi itu bersandingan dengan foto anggota dewan dari PKB yang ditahan KPK.

"Sekarang, aktivitas dewan dapat dikatakan lumpuh," tegas Pelaksana Tugas Ketua DPRD Malang Abdurrochman kepada wartawan, Selasa (4/9).

Dari enam anggota dewan dari PKB, hanya menyisakan Abdurrochman saja yang luput dari jerat hukum KPK.

Suasana gedung wakil rakyat itu memang terlihat tak biasa. Pemandangan ganjil terasa sejak beberapa pekan terakhir. Puncaknya setelah KPK menetapkan 22 anggota dewan sebagai tersangka dugaan suap pembahasan APBD-P 2015. Mereka mengikuti jejak 19 orang koleganya yang lebih dulu dilibas komisi antirasywah.

Tiga orang sudah masuk penjara, yaitu Wali Kota Nonaktif Malang Mochamad Anton, Ketua DPRD Mochamad Arief Wicaksono dan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Pemkot Malang Jarot Edy Sulistyono.

Gedung itu pun mendadak lengang. Hanya aparatur sipil negara (ASN) dan petugas Satuan Pamong Praja yang masuk kerja. Lima anggota dewan juga terlihat 'ngantor'. Kelimanya, yaitu Pelaksana Tugas Ketua DPRD Malang Abdurrochman (PKB), Priyatmoko Oetomo (PDIP), Subur Triono (Partai Amanat Nasional), Tutuk Hariyani (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) dan Nirma Cris Desinidya (Hanura).

Harus diakui, fungsi dewan benar-benar lumpuh. Berbeda dengan saat penahanan 19 anggota dewan sebelumnya, aktivitas masih bisa berjalan kendati tertatih-tatih lantaran pimpinan dewan dan fraksi masih ada.

Dalam beberapa hari belakangan di ruang fraksi PKB terkadang menjadi tempat berkumpul kelima wakil rakyat. Mereka berdiskusi atau sekadar ngobrol sembari menunggu bila ada warga yang menyampaikan aspirasi.

"Lima anggota dewan tadi masuk kerja," tegas seorang ASN Sekretariat Dewan, Agung. "Tapi tidak ada sidang atau rapat," katanya.

Pantauan Media Indonesia, sejak pagi hari, halaman depan gedung, sepi. Tak satu pun mobil terparkir, berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Di ruang lobi pun hanya terlihat ASN Sekwan. Sedangkan di lantai dua, ruang komisi A dan B di sisi selatan dan Komisi C dan D di sisi utara, kondisinya juga sunyi.

Pintu tertutup rapat kendati tidak sedang disegel oleh KPK. Hanya ada staf komisi di dalam ruangan tanpa ada satu pun anggota dewan. Demikian juga ruang Ketua DPRD, tertutup rapat. Yang terlihat hanya tumpukan kertas di meja asisten. Suasana di ruang Fraksi Demokrat dan PAN, misalnya, pintu kantornya juga tertutup.

Di lorong depan pintu fraksi yang berbatasan dengan lift, lampunya pun padam. Lebih mirip gedung tak berpenghuni. Baru kali ini, jumlah anggota dewan kalah telak ketimbang wartawan yang meliput berita di gedung wakil rakyat itu.

Namun, Sekretaris DPRD Malang Bambang Suharijadi, menolak bila aktivitas kedewanan dibilang lumpuh.

"Lumpuh sih tidak. Memang jumlah anggota dewan tidak memenuhi quorum, maka agenda penyampaian LKPJ akhir 2013-2018 oleh wali kota dibatalkan," kata Bambang.

Nantinya agenda itu akan dijadwalkan ulang sembari menunggu keputusan badan musyawarah dari anggota dewan yang ada.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Wali Kota Malang Sutiaji menyatakan sudah mengambil langkah-langkah guna menyelamatkan Kota Malang kedepan. Upayanya, yaitu berkoordinasi dengan Kemendagri.

"Solusinya hanya diskresi," kata calon Wali Kota terpilih 2018-2023 tersebut.

Setelah itu, ia akan berkoordinasi dengan parpol guna membahas Kota Malang kedepan.

Di sisi lain, sejumlah parpol ramai-ramai mendatangi kantor KPU Malang. Mereka berkonsultasi mencoba peruntungan untuk mengganti bakal calon legislatif yang tersangkut kasus dugaan suap yang telanjur masuk daftar calon sementara.

"Dari 22 anggota dewan yang diperiksa KPK, ada 17 orang yang menjadi bakal calon legislatif," tegas Ketua KPU Kota Malang Zaenudin.

Sekarang, hanya tinggal menunggu Kemendagri guna mencari solusi. Agar roda pemerintahan di Kota Malang tetap berjalan. (OL-1)