Lamongan Jadi Percontohan Standar Pelayanan Minimal

KABUPATEN Lamongan, Jawa Timur, diproyeksikan menjadi percontohan bagi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Indonesia. Dengan demikian, Lamongan akan melakukan sejumlah terobosan bidang layanan masyarakat.

Rekomendasi ini disampaikan Kementerian Dalam Negeri RI dan Asian Development Bank (ADB). Hal tersebut disampaikan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri RI, Zamhir Islamie, saat bertemu Bupati Lamongan, Fadeli, di ruang kerjanya, Selasa (4/9).

"Lamongan akan menjadi best practice kami dalam penerapan SPM. Selain itu, kami bersama ADB akan memberikan assessment untuk implmentasi SPM yang lebih baik bagi di Lamongan," ungkap Zamhir, Selasa (4/9).

Untuk Lamongan, kata dia, dua di antara enam pelayanan dasar, yakni bidang pendidikan dan kesehatan yang akan menjadi best practice penerapan SPM. Pelayanan dasar lainnya ialah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat dan terakhir bidang sosial.

Perwakilan ADB, Gabe Ferrazzi, mengungkapkan, pihaknya ingin melihat lebih jauh penerapan SPM di Lamongan. Di tengah banyaknya kebutuhan masyarakat yang harus diurusi pemerintah daerah, Lamongan dinilainya sudah cukup berhasil.

"Lamongan kami nilai sudah cukup berhasil. Kami berharap dari hasil peninjauan nanti, ada yang bisa kami petik, untuk kemudian kami tularkan kepada pemerintah daerah lain di Indonesia," katanya.

Bupati Fadeli berharap, dari hasil penilaian tersebut akan dapat membantu Lamongan lebih baik lagi. Menurut dia, Pemkab Lamongan sudah melaksanakan sejumlah terobosan di bidang kesehatan. Termasuk, implementasi Open Defecation Free (ODF), dan penanganan pasung bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

Juga dengan menerapkan manajemen ruang inap (bed management) di RSUD dr Soegiri. Sehingga calon pasien bisa mengetahui secara daring, ketersediaan kamar rawat inap tanpa harus menunggu dengan ketidakpastian. (OL-1)