PERSETERUAN internal Partai Golkar Bali antara kubu Aburizal Bakrie (ARB) yang dinahkodai I Ketut Sudikerta dengan kubu Agung Laksono yang dipimpin Gede Sumarjaya Linggih alias Demer sempat redam saat kedua kubu mencapai kesepakatan "Islah Sanur".
Islah yang dibuat di Sanur dua pekan lalu itu menyepakati kedua kubu akan duduk bersama, menyatukan kekuatan menghadapi pilkada serentak di enam kabupaten/kota di Bali. Namun, Islah Sanur ini bubar di tengah jalan karena kubu Demer menggelar Musyawarah Daerah (Musda) pada 2 Juni lalu.
Bara konflik kedua kubu kembali panas saat kubu Sudikerta mengerahkan massa ke lokasi Musda untuk menggagalkan Musda tersebut. Massa kubu Demer dihadang, atribut partai dirusak. Tak berhenti di situ, kubu Sudikerta melaporkan kubu Demer ke Polda Bali. Adapun kubu Demer sedang berancang-ancang melapor balik kubu Sudikerta ke Polda Bali.
Selain berseteru di ranah hukum, komunikasi politik kedua kubu menyambut pilkda serentak kembali buntu. Kubu Sudikerta tak melibatkan kubu Demer untuk membahas bersama calon kepala daerah yang akan diusung, sebagaimana disepakati dalam Islah Sanur dan Islah DPP Partai Golkar di tingkat pusat.
Kini kedua kubu menyiapkan calon masing-masing. Kubu Sudikerta sudah menggelar fit and proper test terhadap bakal calon yang digelar bersama Koalisi Bali Mandara (KBM). Tak mau ketinggalan kereta, kubu Demer juga akan menggelar fit and proper test dalam waktu dekat ini. Kedua kubu saling unjuk kekuatan.
Apakah kebuntuan komunikasi kedua kubu terus berlanjut dan satu sama lain akan menjadi musuh politik pada pertarungan pilkada serentak mendatang?
Ditemui usai menggelar rapat dengan DPD II Golkar di Bali yang akan menggelar pilkada, di Denpasar, Kamis (11/6), Demer mengatakan pihaknya masih membuka diri untuk membangun komunikasi politik dengan kubu Sudikerta. Dengan tidak meninggalkan proses penjaringan calon kepala daerah di internal Golkar yang dipimpinnya, Demer mengatakan tetap menunggu komunikasi politik lebih lanjut dengan kubu Sudikerta.
Namun, ia menegaskan kesabaran itu ada batasnya. Jika tidak ada kesepakatan yang bisa dibuat kedua kubu untuk menyatukan kekuatan menjelang pilkada serentak, Demer menegaskan pihaknya akan mengambil sikap tegas dan final di tengah kegamangan situasi yang sedang berkembang.
"Akan ada titik (waktu), kami mengambil keputusan," katanya.
Anggota DPR RI ini lantas mengutip kalimat mantan Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela yang mengatakan, "Alam mempunyai cara untuk memaksakan keputusan kepada mereka yang ragu-ragu".
Pada kesempatan yang sama, Ketua Bidang Analisis dan Kajian Pokja Pilkada DPP Golkar kubu Agung Laksono, Romanus Ndau Lendong, mengatakan kubu Sudikerta dan kubu Demer harus mengedepankan kepentingan Bali untuk menyambut pilkada. Menurut dia, kedua kubu jangan masuk terlalu jauh dalam pusaran konflik di tingkat elite antara kubu ARB dengan kubu AL.
"Pak Demer dan Sudikerta, lupakan Aburizal Bakrie, lupakan Agung Laksono. Prioritaskan kepentingan Bali. Bangun daerah (Bali) dengan cara memberi kesempatan kader terbaik Golkar pimpin daerah," ujar Romanus, seraya menegaskan, islah atau tidak, Golkar tetap bisa ikut pilkada.
"Kader di daerah jangan pernah berpikir Partai Golkar akan gagal ikut pilkada karena masalah internal belum selesai. Ada islah atau tidak, Partai Golkar tetap bisa ikut pilkada," tegasnya.
Diultimatum Cabut Laporan
Di lain kesempatan, kubu Demer mengecam sikap Sudikerta yang dia nilai telah mengingkari janji, terkait laporan yang dilayangkan ke Polda Bali. "Beberapa hari lalu Pak Sudikerta telpon saya, minta untuk tidak melapor ke Polda. Ia berjanji mencabut laporan di Polda. Beliau katakan ingin menyelesaikan persoalan ini dengan baik-baik. Pak Sudikerta kemudian meminta bertemu untuk berbicara empat mata. Namun setelah ditunggu-tunggu kelanjutannya nihil. Pak Demer masih tunggu sampai sekarang, tetapi tidak ada kabar. Kami sangat kecewa. Janjinya tak pernah ditepati," kecam Plt Sekretaris DPD Golkar Bali kubu Demer, Dewa Made Widiasa Nida, Kamis (11/6).
Diungkapkan Dewa Nida, Sudikerta sudah tiga kali mengingkari janjinya akan mencabut laporan di Polda Bali. Karena janji itu, kubu Demer menahan diri untuk tidak melapor balik kubu Sudikerta ke Polda Bali. "Tanggal 3 Juni (sehari setelah Musda kubu Demer dihadang massa kubu Sudikerta), Pak Sudikerta telpon saya untuk tidak melapor ke Polda Bali. Tapi sorenya justru mereka yang melapor ke Polda Bali. Tapi ternyata laporan itu tidak diketahui Pak Sudikerta. Keesokannya (4 Juni) Pak Sudikerta telepon saya untuk tidak melapor ke Polda. Ia berjanji akan mencabut laporan itu. Kepada media juga disampaikan seperti itu. Ternyata sampai hari ini belum ada kelanjutannya," ujarnya.
Dewa Nida mengatakan karena ada janji Sudikerta tersebut, pihaknya pun membatalkan untuk melapor balik kubu Sudikerta ke Polda Bali. Menurut dia, seharusnya kemarin mereka melaporkan kubu Sudikerta ke Polda.
"DPD II sudah berkumpul, siap untuk melapor ke Polda Bali. Tapi karena ada telepon dari Pak Sudikerta untuk mencabut laporan mereka, kami pun membatalkan laporan kami. Karena kami ingin masalah ini diselesaikan baik-baik. Tidak saling memanaskan situasi. Golkar sendiri yang akan rugi," katanya.
Dewa Nida melanjutkan, dengan batalnya pertemuan empat mata dan belum dicabutnya laporan kubu Sudikerta di Polda Bali, pihaknya memberi ultimatum kepada Sudikerta untuk mencabut laporannya paling lambat pada Senin pekan depan.
"Jika tidak mencabut laporannya sampai hari Senin pekan depan, kami akan langsung melapor ke Polda Bali. Kami melapor menjadi korban pengrusakan saat Musda yang seharusnya melapor ke Polda Bali," pungkas Dewa Nida.