400 Insinyur Muda Diterjunkan untuk Percepat Rekonstruksi Gempa Lombok

SEJALAN dengan Instruksi Presiden Joko Widodo nomor 5 tahun 2018 tentang percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Kota Mataram dan wilayah lainnya yang juga terdampak di kawasan Nusa Tenggara Barat (NTB), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) bergerak cepat untuk mempersiapkan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah dan fasilitas umum yang rusak.

Perbaikan rumah akan dimulai pada 1 September 2018 dan sesuai arahan Wakil Presiden Jusuf Kalla ditargetkan bisa selesai dalam waktu 6 bulan sehingga NTB bisa bangkit kembali lebih cepat.

Rehabilitasi dan rekonstruksi rumah yang rusak akan dilakukan oleh masyarakat secara gotong royong, dengan pendampingan dari tenaga fasilitator. Rumah harus dibangun dengan kualitas yang lebih baik, mampu menahan guncangan gempa karena potensi gempa di masa mendatang tetap ada.

"Tugas Kementerian PU-Pera adalah melakukan pendampingan sehingga secara teknis bisa dipertanggungjawabkan kualitasnya. Maka dari itu, kami akan kirimkan 400 insinyur muda," ujar Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono, Rabu (29/8).

Para insinyur muda yang merupakan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2017 itu akan dikirim untuk menjadi pendamping masyarakat dalam membangun rumah tahan gempa. Mereka akan dikirimkan secara bertahap mulai Kamis (30/8) dengan menggunakan pesawat Hercules milik TNI.

“Prinsipnya adalah build back better. Mereka akan dilatih 1-2 hari mengenai rumah tahan gempa yakni Risha (Rumah Instan Sederhana Sehat) yang merupakan hasil inovasi Balitbang Kementerian PU-Pera. Setelah itu mereka akan disebar ke berbagai lokasi di NTB khususnya Pulau Lombok. Di Lombok saat ini sudah ada aplikator Risha yang akan mengajarkan cara membuat dan merakit Risha serta sudah ada rumah contoh yang dibangun serta cetakan beton modularnya. Mereka akan bertugas minimal satu bulan,” jelas Basuki.

Dalam melakukan pendampingan, nantinya akan dibentuk tim fasilitator yang terdiri dari 9-10 orang yang bertanggung jawab untuk pendampingan rehab rekon 100-150 rumah. Namun banyaknya jumlah dan luasnya sebaran rumah yang rusak membutuhkan tenaga fasilitator yang banyak pula. Diperkirakan, dibutihkan sebanyak 2.000 tenaga fasilitator untuk mendampingi perbaikan sekitar 74 ribu unit rumah yang rusak.

Oleh karena itu, Kementerian PU-Pera juga mengajak keterlibatan mahasiswa teknik PTN/PTS untuk menjadi bagian dari tim fasilitator sebagai bagian dari kuliah kerja nyata (KKN) mahasiswa dalam rangka mempercepat proses rehab rekon.

Adapun, Dirjen Cipta Karya Kementerian PU-Pera Danis Sumadilaga mengatakan pemerintah memberikan bantuan sebesar Rp50 juta untuk rumah rusak berat, Rp30 juta rumah rusak sedang dan Rp10 juta untuk memperbaiki rumah rusak ringan.

Perkuatan struktur rumah tidak hanya diperlukan pada rumah yang mengalami rusak berat saja namun juga pada rumah-rumah dengan kategori rusak sedang dan rusak ringan. Hal itu harus dilakukan karena hampir seluruh rumah yang rusak disebabkan tidak memiliki struktur bangunan yang baik seperti tidak adanya kolom dan tulangan besi.

Untuk fasilitas publik seperti pasar, sekolah, rumah ibadah, puskesmas dan rumah sakit ditargetkan bisa kembali berfungsi memberikan pelayanan pada Desember 2018.

Jumlah fasilitas publik yang rusak masih terus dilakukan verifikasi. Sementara ini, jumlah sekolah yang rusak 330 buah terdiri dari 14 Taman Kanak, 175 Sekolah Dasar, 67 SMP/MTS, serta 74 SMA/MA. Sedangkan Rumah Ibadah sebanyak 6 rusak, Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesdes, dan Posyandu sebanyak 118 rusak, sedangkan untuk Pasar sebanyak 22 juga dilaporkan rusak.

“Angka ini masih terus bergerak. Untuk fasilitas publik, seperti pasar yang sudah mulai kita kerjakan rekonstruksinya, yakni Pasar Tanjung dan Pasar Pemenang,” tandas Danis. (OL-4)