NTT Lampaui Capaian Vaksinasi MR Nasional

DARI data Dinas Kesehatan Nusa Tenggara Timur (NTT), sampai pekan ke-3 kampanye imunisasi ­measles rubella (MR), telah dilakukan imunisasi terhadap 694.774 anak atau 39,85% dari total sasaran proyeksi sebesar 1.743.359 anak. Capaian itu telah melawati target provinsi ataupun nasional sampai 19 Agustus 2018 sebesar 37%. Cakupan itu pun melampaui rata-rata nasional sebesar 27,91%.

Sementara itu, Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan, melalui dinas kesehatan terus menggalakkan pemberian imunisasi vaksin MR. Sejauh ini vaksin telah menjangkau lebih 22% dari target 244 ribu lebih siswa sekolah.

“Vaksin untuk anak sekolah sudah diberikan kepada 80.793 anak sepanjang Agustus. Rata-rata setiap hari kita berikan vaksin kepada 9.000 anak,” kata Kepala Dinas Kesehatan Makassar Naisyah Tun Azikin, Kamis (23/8).

Naisyah memastikan di bulan pertama vaksin disalurkan kepada kelompok anak sekolah. Lalu menyusul vaksinasi di posyandu bagi balita pada September. Kampanye nasional imunisasi MR berlangsung di luar Jawa selama Agustus-September 2018.
Vaksin MR, ungkapnya, disiapkan untuk total 362 ribu lebih anak di Makassar. Vaksin disebar merata di 14 kecamatan.

Kontraversial
Naisyah tidak menampik adanya kontroversi di masyarakat soal vaksin MR. Dia menyerahkan keputusan kepada orangtua siswa atau anak jika menolak vaksinasi.

Menurut dia, ada orangtua yang baru mengizinkan anaknya divaksin setelah terbit status halal dari Majelis Ulama Idonesia (MUI). Bagi yang berkeyakinan seperti itu, diberi toleransi dan akan difasilitasi vaksin belakangan jika sudah bersedia.

Sementara itu, MUI Kota Batam meminta penundaan pelaksanaan imusinasi MR meskipun MUI Pusat sudah mengizinkan penggunaan vaksin itu dengan berdalil mubah sebagai bentuk fleksibilitas dari hukum Islam.

MUI Batam beranggapan dampak negatif bagi masyarakat yang selama ini tidak menggunakan vaksin MR belum ada. Apalagi, ditemukannya unsur zat haram di dalam vaksin MR tersebut.  “Kami teguh mengunakan kesepakatan butir 1, yaitu menunda pelaksanaan kegiatan vaksin MR di masyarakat, khususnya terhadap murid sekolah dasar di sekolah,” kata Ketua MUI Kota Batam KH Usman Ahmad Lc, Kamis (23/8).

MUI Batam menilai usaha pemerintah mencari vaksin MR yang halal belum maksimal. Pemerintah, pelaku usaha, dan para peneliti wajib mengkaji secara mendalam agar bisa menjamin ketersediaan vaksin halal dan suci. (DW/PO/HK/J-3)