Izin Investor Kedaluwarsa

PEMBANGUNAN sarana wisata alam di kawasan Taman Nasional (TN) Komodo hingga kini masih menyisakan pro dan kontra antara Bupati dan DPRD Kabupaten Manggarai Barat.

Enam fraksi di DPRD Kabupaten Manggarai Barat dengan tegas menolak pembangunan sarana wisata di TN Komodo, yakni fraksi PAN, PDIP, Golkar, Keadilan Sejahtera, Kebangkitan Nasional Indonesia, dan Gerindra.

Ketua Fraksi PAN, Marsel Jeramun, mengatakan perusahaan yang akan membangun sarana wisata alam di TN Komodo memiliki izin yang sudah ke­daluwarsa. “Izin perusahaan itu sudah berakhir sejak 2 Desember 2017. Untuk itu perlu diproses secara hukum. Jangan sampai ada preseden bagi yang lain,” kata Marsel,  Rabu (22/8).

Dalam Rapat Paripurna DPRD Manggarai Barat dengan Dirjen Konservasi Alam Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Wiratno, bersama tim terpadu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Senin (20/8) di Gedung DPRD Manggarai Barat, diungkapkan keberatan-keberatan dari anggota dewan terhadap rencana pembangunan di TN Komodo.  

Ketua Fraksi Gerindra, Yos Gagar, juga menegaskan menolak pembangunan di kawasan TN Komodo. “Semua warga Manggarai Barat menolak pembangunan itu,” tegasnya.

Sebaliknya Bupati Manggarai Barat, Agustinus Ch Dula, mendukung dan menyetujui pembangunan sarana wisata di wilayah itu. Menurut Dula, pembangunan sarana wisata alam membawa manfaat bagi masyarakat Manggarai Barat. “Saya kira pembangunan sarana wisata alam oleh investor untuk menjaga konservasi. Kehadiran dua perusahaan yang akan membangun di TN Komodo bisa membawa manfaat asalkan masyarakat diberdayakan,” terang Dula.

Salah satu perusahaan yang akan berinvestasi di Pulau Komodo ialah PT Segara Komodo Lestari. Perusahaan tersebut sudah melakukan audiensi dengan sejumlah tokoh masyarakat Manggarai Barat di Hotel Laprima Labuan Bajo, Selasa (21/8).

Pada pertemuan itu Bupati Manggarai Barat mengatakan kehadiran investor tersebut bisa menjadi sumber pendapatan daerah. “Saya punya keinginan agar dengan kehadiran dua perusahaan menjadi sumber untuk biaya pendidikan, paramedis, dan air bersih,” tegasnya. (JL/N-3)