DPRD Manggarai Barat Sepakat Tolak Pembangunan di Kawasan Komodo

DPRD Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, menyepakati sikap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang menolak pembangunan rest area di kawasan Taman Nasional Komodo (TNK).

Ketua DPRD Manggarai Barat Blasius Jeramun mengungkapkan itu saat rapat di gedung DPRD di Labuan Bajo, Senin (20/8).

Bahkan, Jeramun juga mendesak KLHK tidak usah berlama-lama merealisasikan pembatalan pembangunan rest area. "Yang memberikan izin adalah KLHK. Kemudian KLHK membentuk tim terpadu untuk menginvestigasi. Dan kini masyarakat lokal menolak perusahan swasta membuka tempat usaha di dalam kawasan TNK. Mendingan cabut saja izin usaha dua perusahan itu," ujar Jeramun.

Dia menegaskan seluruh fraksi di DPRD menyepakati untuk menghentikan pembangunan rest area di kawasan TNK. Kawasan TNK, menurut dia, harus dilindungi dan tidak boleh membuka peluang kepada pihak swasta untuk membuka tempat usaha.

Sebelumnya, KLHK telah menolak pembangunan rest area di TNK. Setelah itu, KLHK membentuk tim terpadu yang beranggotakan unsur kementerian dan masyarakat.

Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem KLHK Wiratno yang hadir dalam rapat dengan DPRD Manggarai Barat menambahkan, tim terpadu hadir di Labuan Bajo untuk mendengarkan aspirasi masyarakat lokal.

"Kami juga akan melakukan sosialisasi tentang dua perusahaan swasta yang ingin membuka tempat usaha di kawasan TNK. Jika masyarakat di Manggarai Barat menolak itu, akan kami sampaikan kepada menteri," ujar Wiratno. (A-1)