Jalan Rusak Parah, 14 Desa Penghasil Kopi Terisolasi

MANGGARAI Timur, salah satu kabupaten di bagian barat pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Alam yang subur membuat daerah ini hijau ditumbuhi berbagai jenis tanaman. Kopi Manggarai merupakan salah satu jenis komoditi andalan petani, selain berbagai jenis tanaman lainnya, seperti kemiri, kakao, dan cengkeh. 

Komoditi andalan yang kian diburu konsumen karena kekhasan citarasa dan aroma itu, harganya sedang beranjak naik. Ini kabar gembira yang menjanjikan kesejahteraan bagi para petani. Namun tidak demikian bagi petani kopi di Elar Selatan, salah satu kecamatan di pelosok Manggarai Timur. 

Ketika harga kopi di Borong ibukota Kabupaten Manggarai Timur dan Ruteng, ibukota Kabupaten Manggarai sudah berada pada Rp 30.000 perkilogram, harga kopi di Elar Selatan hanya bergerak di sekitar angka Rp 22.000 sampai Rp 24.000 perkilogram. 

“Harga kopi di sini sangat kecil. Biar kami punya kebun kopi dan hasil panen cukup banyak, tapi harga kecil itu tidak cukup untuk kebutuhan, termasuk untuk perbaiki rumah,” tutur Maria Ndaol (40), salah seorang warga Desa Mosi Ngaran, Kecamatan Elar Selatan saat ditemui di rumahnya sepekan lalu. 

Maria tinggal bersama suami dan seorang anak gadisnya di dalam rumah berukuran kurang lebih 5x6 m2. Atap rumah sudah terbuat dari seng. Namun dindingnya masih terbuat dari bambu yang terlihat lusuh termakan usia. Lantainya masih berupa tanah. Pada salah satu bagian yang tersambung ke ruang tamu rumahnya, tampak beberapa karung besar berisi kopi yang siap dijual. 

Kondisi rumah Maria tak jauh berbeda dari rumah-rumah warga di sekitarnya. Padahal, daerah itu sangat subur dan di sekitar pemukiman warga ditumbuhi tanaman kopi dan berbagai jenis tanaman lainnya. 

Kepala Desa Mosi Ngaran, Frumensius Dima memaklumi jika harga kopi di wilayah itu jauh lebih rendah daripada harga di ibukota kabupaten. Salah satu penyebab harga rendah, kata Frumensius, yakni akibat kondisi jalan menuju ibukota kabupaten yang sangat buruk. 

"Desa saya ini merupakan daerah yang potensial dengan berbagai komoditi andalan terutama kopi. Tetapi karena sarana transportasi seperti jalan sangat sulit maka para tengkulak membeli dengan harga sangat murah. Jadi kehidupan masyarakat tidak bisa terbantu dengan hasil yang mereka miliki," ujar Frumensius. 

Ingin rasanya, beberapa kepala desa di Elar Selatan memperbaiki jalan penghubung 13 desa dan satu kelurahan yang rusak itu dengan menggunakan dana desa. Namun status jalan yakni jalan propinsi dan jalan alternatifnya berupa jalan kabupaten tak memungkinkan mereka untuk melakukannya. 

"Jalan utama menuju ibukota kabupaten dan jalan-jalan alternatif ini sesuai statusnya hanya bisa menggunakan APBD I dan APBD II," ujar Frumensius. 

Kondisi jalan di Elar Selatan memang sangat memprihatinkan. Jalan utama yang melintasi wilayah ini merupakan separuh dari jalan provinsi ruas Bealaing - Mukun - Mbazang. 

Kurang lebih 40 kilometer jalan provinsi yang melintasi wilayah ini tak layak lagi digunakan. Di sepanjang jalan ditemukan lapisan lumpur membentuk kubangan-kubangan. 

Batu-batu pengeras badan jalan yang sudah terlepas tampak berserakan tak beraturan seperti batu-batuan di kali. Tak ada lagi sisa-sisa aspal yang pernah dikerjakan sekitar 25 tahun lalu. 

Di beberapa titik, badan jalan termakan erosi dan gesekan roda kendaraan sehingga membentuk cekungan yang dalam. Kendaraan yang melintas pun tampak terbenam di bawah permukaan awal badan jalan. 

Material longsoran tampak semakin mempersempit beberapa titik jalan. Terlihat pula beberapa patahan dan jurang menganga bekas longsoran membuat kondektur semakin sulit mengendalikan kendaraan. 

Kondisi jalan tak hanya memprihatinkan tetapi juga menyeramkan. Hanya satu dua kendaraan menggunakan derek yang terlihat melintasi jalan itu. Dengan laju yang terseok-seok dan harus tertahan selama berjam-jam, bahkan sampai berhari-hari. 

"Perjalanan penuh resiko. Mulai dari kerusakan kendaraan, hingga kecelakaan. Resiko perjalanan yang tinggi menyebabkan tarif angkutan tinggi dan harga komoditi ditekan dengan harga murah oleh para tengkulak," kata Frumensius. 

Ruas jalan provinsi ini terakhir kali dikerjakan sekitar 25 tahun lalu, ketika Manggarai Timur masih menjadi bagian dari Kabupaten Manggarai. Saat itu penanganannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai pada masa kepemimpinan Bupati Gaspar Parang Ehok. 

Pengaspalan yang dikerjakan 25 tahun lalu sempat dirasakan manfaatnya selama hampir 10 tahun. Namun akibat tidak adanya pemeliharaan dan peningkatan kualitas selanjutnya, bahkan penanggulangan ketika dilanda bencana longsor menyebabkan kondisi jalan semakin memburuk. 

"Hanya zaman Bupati Gaspar Ehok yang ada perhatian. Bupati dan Gubernur selanjutnya tidak pernah ada perhatian lagi," tutur Mikael Japi, salah seorang tokoh adat suku Rajong, Elar Selatan. 

Selama kurang lebih 15 tahun berlalu. Elar Selatan yang terdiri atas 13 desa dan satu kelurahan mendekam dalam keterisolasian. 

Anggota DPRD NTT, Yeni Veronika, pernah yang berkunjung ke wilayah ini beberapa waktu lalu mengatakan selama ini Pemprov NTT selalu beralasan kekurangan anggaran. Hal ini pernah diakui mantan Gubernur NTT, Frans Lebu Raya saat diwawancarai wartawan di Ruteng, Manggarai beberapa tahun lalu. 

Setiap tahun, Pemprov hanya mampu menganggarkan pembangunan satu hingga dua kilometer hotmix untuk jalan propinsi setiap kabupaten. Padahal bersama anggota dewan lainnya, Yeni mengaku selalu mendorong agar Pemprov memperjuangkan jalan provinsi yang sangat strategis menjadi jalan negara. Dengan demikian, beban Pemprov yang tidak diimbangi dengan ketersediaan anggaran bisa dikurangi. 

"Apalagi wilayah ini kan sangat potensial. Makanya didorong supaya Pemprov usulkan jadi jalan negara. Kalau belum bisa jadi jalan negara, anggaran yang tersedia itu tidak harus digunakan untuk buat hotmix. Lapen juga bisa asalkan cepat sampai di Elar Selatan supaya isolasinya segera dibuka," ujarnya. 

Selain jalan provinsi, terdapat beberapa ruas jalan kabupaten yang sebenarnya bisa meretas isolasi daerah itu. Antara lain jalur Rita Pada - Cabang Lima yang menghubungkan wilayah itu dengan jalan negara  di Kecamatan Kota Komba bagian timur. Ada juga jalur Lengko Elar - Lempang Paji - Wukir yang menghubungkan daerah itu dengan ruas jalan kabupaten yang sudah tersambung sampai di Kecamatan Elar. Namun kondisi jalan kabupaten sama buruknya dengan jalan provinsi. 

Anggota DPD RI Adrianus Garu mengaku prihatin dengan kondisi tersebut. "Indonesia sudah merdeka 73 tahun, tapi rakyat NTT khususnya di Elar Selatan, Manggarai Timur masih terjajah dalam keterisolasian wilayah," ujarnya. 

Ia menyatakan terus mendorong pemerintah pusat agar mempercepat pembangunan infrastuktur di daerah agar segera merdeka dari kemiskinan. Salah satunya dengan memperjuangkan agar pemerintah pusat menghapus pembedaan status jalan agar pemerintah pada setiap tingkatan bisa turun tangan sesuai kemampuannya. 

"Pesan saya kepada bapak presiden tentunya untuk menghapus status jalan di negeri ini. Tidak ada lagi jalan kabupaten, tidak ada lagi jalan provinsi, dan semua disatukan dalam jalan negara. Supaya perhatian kepada masyarakat di nusantara ini jauh lebih baik," ujarnya. 

Kepada Pemprov NTT di bawah kepemimpinan Gubernur baru, Victor Bungtilu Laiskodat dan wakilnya Yosef Naesoi, ia berharap agar lebih kreatif dari pemimpin sebelumnya.

"Jika pemerintah sebelumnya hanya mengalokasikan satu kilometer pertahun sehingga harus puluhan tahun lagi baru tembus Elar Selatan, maka kepada pak Viktor dan pak Yos saya harapkan agar berpikir serius dan kreatif sehingga dalam tempo dua sampai tiga tahun, isolasi daerah ini bisa diretas," ujarnya. (OL-4)