Karawang Pusing Danai Pilkades

PEMILIHAN kepala desa (pilkades) serentak di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, di 67 desa menelan biaya Rp7,9 miliar. Pemerintah setempat bingung mencari solusi agar pelaksaaan pilkades bisa dilakukan tahun ini. Semula jadwal pilkades dilaksanakan pada 2019. Karena ada pilpres, jadwalnya dimajukan.

"Kita masih melakukan komunikasi anggaran agar pilkades ini bisa dilaksanakan akhir tahun (November) 2018," kata Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana kepada Media Indonesia, Rabu (15/8).      

Pihaknya, jeas Cellica, sudah melakukan komunikasi dengan Ketua DPRD Karawang Toto Suripto. Intinya bagaimana mencari solusi pelaksanaan pilkades di 67 desa di Karawang.

"DPRD sendiri akan meminta pertimbangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), apakah mungkin kita bisa menganggarkan di APBD perubahan ini," kata Cellica.

Sementara itu, Sekreta-ris Daerah (Sekda) Teddy Ruspendi yakin pilkades serentak bisa dilaksanakan akhir tahun ini. Apalagi pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri mengenai persoalan pelaksanaan pilkades.

"Saya kira tidak akan dibatalkan. Komunikasi untuk mencari solusi (anggaran tambahan) terus kita lakukan," katanya.

Dalam hitung-hitungan Pemkab Karawang, jelas Teddy, untuk melaksanakan pilkades serentak itu dibutuhkan anggaran senilai Rp7,9 miliar. Dana tersebut memang belum dianggarkan dalam mata anggaran di APBD 2018 sebab sebelumnya pelaksanaan pilkades di 67 desa akan dilaksanakan pada 2019.

Namun, dengan adanya perhelatan Pemili Presiden dan Pemilu Legislatif 2019, para kepala desa (kades) khawatir perhelatan itu akan ditunda. Lantaran hal tersebut mereka mendesak bupati memajukan pelaksanaan pilkades.