Prioritaskan Restorasi Gambut

BADAN Restorasi Gambut (BRG) tetap konsisten menjalankan mandat Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016. Salah satunya ialah menekan kebakaran hutan dan lahan di wilayah gambut, serta restorasi gambut.  

“Pada 2016, BRG memprioritaskan pemetaan areal kerja restorasi. Dari hasil peta indikatif restorasi gambut yang diterbitkan pada September 2016, teridentifikasi 2,49 juta hektare (ha) areal Kesatuan Hidrologis Gambut perlu segera direstorasi,” kata Kepala BRG Nazir Foead di Pekanbaru, Riau, kemarin, saat menanggapi pernyataan Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari), yang menilai kerja BRG merestorasi gambut terk.

Dari hasil peta indikasi itu, ada 1,4 juta ha lahan gambut di areal konsesi kehutanan dan perkebunan. Kegiatan pembasahan gambut mulai dari 2016 hingga sekarang terus dilakukan. Sepanjang 2017 dan 2018, BRG merestorasi di luar areal konsesi, lahan masyarakat dan kawasan konservasi. Kegiatan ini melibatkan masyarakat desa dan lembaga swadaya masyarakat. Tercatat ada 11 desa dan kelurahan di Riau yang didampingi melalui Program Desa Peduli Gambut pada 2017, dan 10 desa pada 2018. Adapun luas areal gambut dikelola masyarakat di seluruh desa/kelurahan dampingan adalah 157.482 ha,  atau setara 19% dari total target restorasi di Riau.

Sebelumnya Koordinator Jikalahari, Made Ali mengkritik kinerja BRG yang justru tidak menunjukkan percepatan pemulihan dan pengembalian fungsi hidrologis gambut, akibat karhutla. “Akibatnya kembali bermunculan hotspot di kawasan gambut prioritas BRG,” kata Made Ali.
Masih terkait karhutla gambut, Tim Satgas Karhutla Kabupaten Muarojambi, Jambi saat melakukan sidak ke tiga perusahaan hak pengusahaan hutan sektor perkebunan sawit, ditemukan ketidaksiapan perusahaan menghadapi karhutla di lahan gambut.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Muarojambi, M Zakir mengatakan  hasil evaluasi tim di lapangan, personel yang disiapkan ketiga perusahaan belum terlatih menangani karhutla, apalagi pengoperasian peralatan.  Plt Gubernur Jambi Fachrori Umar menyayangkan ketidaksiapan ketiga perusahaan tersebut.

“Kita berharap hal itu menjadi perhatian serius dan segera dilengkapi,”tegasnya. (RK/SL/SS/N-3)