Pujakessuma Nusantara Utamakan Kepentingan Bangsa

PUTRA-PUTRI Jawa Kelahiran Sumatra, Sulawesi, dan Maluku (Pujakessuma) Nusantara menyatakan pihaknya akan mengutamakan keutuhan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.  Karena itu, Pujakessuma tidak kecewa saat salah satu putra terbaiknya batal dipinang oleh Presiden Joko Widodo sebagai calon wakil presiden.

Menurut Ketua Umum Pujakessuma Nusantara Suhendra Hadi Kuntono, senada dengan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD yang juga batal dipinang menjadi cawapres, pengabdian kepada negara bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan dalam kapasitas sebagai apa saja.

"Kepentingan negara harus diutamakan di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Semua itu demi keutuhan bangsa dan negara. Kami legawa. Bila masih ada teman-teman PPDI (Persatuan Perangkat Desa Indonesia) yang belum legawa, mungkin mereka masih butuh waktu," ungkap Suhendra, yang juga sesepuh PPDI itu menyikapi kekecewaan PPDI atas tidak terpilihnya Suhendra sebagai cawapres Jokowi, di Jakarta, Selasa (14/8).

Sebelumnya, Ketua Umum PPDI Mujito tidak menolak tetapi juga tidak mengiyakan terkait kegagalan Suhendra dipinang sebagai cawapres Joko Widodo. Sebagai orang Jawa, ia memilih diplomatis. Namun, secara tersirat tergambar kekecewaannya kepada Jokowi.

"Sekali lagi, yang terpenting, pemimpin yang ingkar janji, PPDI tidak mau," tegasnya.

Ia lalu membeberkan sejumlah janji kampanye yang pernah dilontarkan oleh Presiden Joko Widodo yakni mengangkat para perangkat desa menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pada saat kampanye di Bandung, Jawa Barat, 3 Juli 2014, Jokowi dan Jusuf Kalla berjanji mengangkat para perangkat desa menjadi PNS secara bertahap. Program ini pun masuk Nawacita. Namun, hingga akhir masa pemerintahan Jokowi-JK, janji tersebut tak kunjung terealisasi.

Mujito pun mengultimatum Jokowi, bila sampai akhir Januari 2019 para perangkat desa, khususnya anggota PPDI yang berjumlah 980 ribu orang, belum diangkat menjadi PNS atau penghasilannya disetarakan dengan PNS Golongan IIA, pihaknya akan mengambil sikap. (RO/OL-1)