Cegah Terorisme di Perbatasan Butuh Pendekatan Khusus

PENANGGULANGAN terorisme­ di wilayah perbatasan yang memiliki ciri khas membutuhkan pendekatan khusus. Selain pendekatan keamanan, pemerintah juga harus mengangkat perekonomian warga di perbatasan.
Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), Brigadir Jenderal Hamli, mengatakan daerah perbatasan merupakan pelintasan orang dan barang yang khusus. Sebab itu, pencegahan terorisme di daerah seperti ini juga membutuhkan pendekatan khusus.

Di Forum Koordinasi Pencegahan Teroris (FKPT) Centre, kemarin, Hamli menyebutkan salah satunya ialah pengamanannya harus diperkuat, baik itu oleh TNI maupun Polri. “Apalagi tadi Pak Bupati sudah mengatakan wilayahnya luas, tapi petugas keamanannya minim,” ungkap Hamli, dalam dialog bertajuk Pelibatan­ Masyarakat dalam Pencegahan Teroris di Daerah Perbatasan, Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara.

Di wilayah perbatasan seperti Morotai, lanjut Hamli, kelompok pelaku terorisme bisa melintas kapan saja untuk menyeberang ke negara tetangga. Sementara itu, barang-barang yang berkaitan dengan terorisme juga bisa dengan mudah diseberangkan. “Ali Fauzi sudah mengakui­ tadi. Detonator yang digunakan di Bom Bali dibawa dengan melintasi Morotai,” tambahnya.

Untuk diketahui Ali Fauzi adalah mantan teroris yang telah insaf dan kini menjalin kerja sama dengan pihak kepolisian untuk pencegahan terorisme.  Pendekatan khusus yang juga penting di wilayah perbatasan ialah peningkatan perekonomian dan kesejahteraan­ masyarakat. Hal ini sesuai dengan informasi Bupati Morotai Benny Laos bahwa dibutuhkan sinergi­ yang baik dan maksimal antara pemerintah pusat dan daerah untuk mencegah terorisme.

“BNPT akan berkoordinasi dengan lintas kementerian dan lembaga, akan kami sampaikan bahwa perekonomian dan kesejahteraan masyarakat harus diperhatikan,” jelas Hamli.

Terkait dengan program yang sudah dijalankan Pemkab Kepulauan Morotai, yaitu memberikan honor kepada imam dan pendeta di 187 rumah ibadah, Hamli menyebutnya sebagai terobosan positif. Sebagai catatan, imam dan pendeta di Morotai setiap bulan diberi honor Rp1,2 juta. “Itu positif. Dengan memberi honor pemerintah bisa mengontrol­ rumah ibadah tidak dijadikan lokasi penyebarluasan paham radikal terorisme,” pungkas Hamli. (VL/N-1)