Membangun Kedaulatan Wilayah Perbatasan melalui Kesejahteraan

KESEJAHTERAAN menjadi kunci membangun kedaulatan lintas batas (crossborder). Pemerintahan Presiden Joko Widodo sangat fokus membangun perbatasan. Konsep tersebut menjadi realisasi riil membangun Indonesia dari wilayah perbatasan.

Upaya menaikkan tingkat kesejahteraan terus digenjot oleh pemerintahan Jokowi. Sebab, pembangunan wilayah perbatasan menjadi wujud nyata kehadiran dan keberpihakan negara. Yaitu, keamanan juga kesejahteraan. Ujungnya tumbuhnya rasa nasionalisme masyarakat crossborder sekaligus wujud dari pengakuan bagian penting dari Indonesia.

“Masyarakat otomatis akan berpikir sekaligus menciptakan stabilitas keamanan bilamana kehidupan di perbatasan sudah bagus. Untuk itu, kami terus tingkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan. Hal ini selalu menjadi komitmen Pak Jokowi,” ungkap Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko usai kunjungan ke Kalimantan Barat, Minggu (5/8).

Menguatkan ekonomi, Pos Lintas Batas Negara Entikong, Kalbar, kata Moeldoko, saat ini sedang menyelesaikan pembangunan buffer zone. Pada kawasan penyangga ini, nantinya akan berdiri pasar modern, pasar tradisional, wisma Indonesia, dan mes petugas. Ada juga fasilitas rest area, sub terminal, plasa, hingga zona hiburan. Saat ini, proses pembangunan zona pendukung ini sudah 56,3% dan bisa beroperasi penuh pada 2019.

Pasar tradisional diprioritaskan bagi masyarakat setempat. Beberapa produk yang dipamerkan antara lain hasil kerajinan tangan, produk olahan UMKM, juga hasil pertanian. Hasil perkebunan dari masyarakat perbatasan juga mendapat porsi lebih. Panggung hiburan juga dibangun untuk menyajikan program Titian Muhibah hingga Sosek Malindo.

“Mengelola batas negara melalui sistem keamanan sangat kurang tepat. Masih ada cara terbaik, yaitu dengan penguatan sistem ekonomi,” jelas Moeldoko.

Moeldoko, yang pernah menjabat Panglima Daerah Militer Tanjungpura, Kalbar, mengatakan, permasalahan yang dihadapi Indonesia cukup kompleks di perbatasan. Mulai dari pergeseran patok perbatasan, kejahatan transnasional, upaya penyelundupan, hingga imigran ilegal. Potensi ini muncul dari efek negara yang memiliki wilayah luas dan memiliki perbatasan dengan banyak negara.

“Pemerintah memiliki dua metode. Kesejahteraan dan keamanan. Konsep ini cukup efisien juga kuat. Kalau dengan pendekatan keamanan yang diutamakan, maka tinggal tempatkan personel militer dan alutsista di sepanjang perbatasan Kalimantan-Malaysia,” terangnya lagi.

Atas dasar konsep kedaulatan crossborder, Indonesia membangun sentra ekonomi di Kalimantan Utara. Pemerintah memang membangun empat pasar bernama Toko Indonesia. Masyarakat juga dilibatkan secara aktif di sana. Moeldoko menyebut kolaborasi menjaga kedaulatan negara di perbatasan sebagai ‘Public Private People Partnership’.

“Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di sana akan terjamin. Hidup mereka menjadi lebih baik. Masyarakat yang dilibatkan secara aktif dalam pembangunan akan memunculkan ‘sense of belonging’. Dengan beragam pembangunan infrastruktur, masyarakat akan selalu merasa jadi bagian dari Indonesia,” katanya. (RO/OL-1)