Terkait Tambang Banyuwangi, PBNU Memihak Manfaat bagi Rakyat

KETUA Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siraj, menegaskan kembali sikap PBNU yang memihak manfaat bagi rakyat dalam merespons keluhan beberapa orang yang pertengahan Juli lalu mendatangi markas PBNU. Mereka mengaku mewakili warga sekitar tambang Tumpang Pitu, Banyuwangi.

"Bagaimana pun PBNU berpihak kepada rakyat. Jika usaha tersebut membawa manfaat untuk masyarakat sekitar, maka PBNU mendukung," tegas Ketum PBNU di Hotel Arya Duta Jakarta, Kamis (2/8) malam, pascapeluncuran Said Aqil Institute.

Yang pasti, lanjut Kiai Said, PBNU mendukung untuk kemaslahatan masyarakat sekitar.  Menurut dia, untuk memastikan maslahat tambang tersebut bagi rakyat harus dilakukan pengecekan lapangan di Banyuwangi.

Sebelumnya, Wakil Sekjen PBNU Masduki Baidlowi mengatakan, pengecekan dan klarifikasi ke lapangan dibutuhkan agar PBNU mengetahui duduk permasalahan yang sebenarnya. Sekaligus mendapatkan informasi dan data yang lebih akurat dan komprehensif.

"PBNU tidak ingin gegabah, karena ini terkait hajat hidup orang banyak, baik dari sisi karyawan perusahaan maupun masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi penambangan," kata Masduki di Jakarta, Jumat (20/7).

"Untuk memastikan apakah tambang Tumpang Pitu mudharat atau justru bermanfaat, PBNU memiliki prosedur. Di antaranya, melakukan kroscek ke lapangan," sambungnya.

Kroscek ke lapangan juga diperlukan untuk memastikan apakah tambang emas Tumpang Pitu telah memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan dalam eksplorasi dan produksinya. Sebab, selama ini, PT Bumi Suksesindo (BSI) sebagai pengelola tambang emas itu mengklaim telah mengaplikasikan teknologi heap leach yang ramah lingkungan.

Berdasarkan publikasi resmi PT BSI, teknologi heap leach (pelindihan) dipilih lantaran sangat memperhatikan aspek ekosistem lingkungan hidup. Dengan teknologi itu, proses produksi tidak menghasilkan tailings. Sebab, cairan pelarut mengalami sirkulasi pemakaian sedemikian rupa sehingga tidak ada yang terbuang.

Berdasarkan hasil penelitian PPLH Universitas Brawijaya Malang, proses produksi di tambang emas Tumpang Pitu benar menggunakan metode heap leach (pelindihan) yang tidak menghasilkan tailings.

Untuk saat ini, metode heap leach dipandang sebagai metode paling aman dan ramah lingkungan dalam penambangan emas. Berbeda dengan lazimnya penambangan emas di banyak lokasi lain, yang masih menggunakan sistem SAG (Semi Autogenous Grinding) Mill.

Selain aspek yang berkaitan dengan teknologi yang dipakai, kroscek lapangan juga perlu menyisir persoalan yang berhubungan dengan CSR untuk kesejahteraan masyarakat setempat, ketenagakerjaan, dan investasi dalam negeri.

Menanggapi permintaan untuk menutup tambang yang disuarakan beberapa orang yang mengaku mewakili warga sekitar lokasi tambang, yang kemudian diamini satu dua orang dalam kepengurusan PBNU, Ketum PBNU menyatakan bukan sikap PBNU, bukan wewenang PBNU.

"Itu urusan pemerintah. Wewenang bupati, beliau pimpinan di daerah tersebut," tegas Kiai Said.

Seperti diberitakan, perusahaan tambang tersebut sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai objek vital nasional. Investasi ini murni investasi dalam negeri yang dimiliki pengusaha lokal. Dalam komposisi saham perusahaan, saham hibah untuk Pemerintah Kabupaten Banyuwangi saat ini sudah bernilai efektif Rp70 miliar.

Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat baru saja menyelesaikan kegiatan monitoring lingkungan di tambang Tumpang Pitu. Monitoring dilakukan untuk mengetahui ambang batas pencemaran di tambang terbesar kedua di Indonesia ini. Hasilnya, DLH Banyuwangi menilai PT BSI merupakan tambang terbaik di Indonesia.

"Tambang emas ini sangat disiplin dalam melakukan monitoring lingkungan. Meski punya SDM yang mumpuni, pada pelaksanaannya mereka masih menggandeng konsultan independen yang kompeten.

Untuk keterbukaan, dalam melakukan monitoring BSI juga sering melibatkan masyarakat sekitar," kata Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian DLH Banyuwangi Budi Wahono. Menurut Budi, monitoring lingkungan adalah kewajiban perusahaan sesuai dokumen AMDAL. Di sini, PT BSI diwajibkan membuat laporan per semester oleh DLH Banyuwangi.

"Kita minta laporan tiap enam bulan sekali, tapi BSI malah melaporkannya tiap tiga bulan sekali," tambah Budi. (RO/OL-1)