Mendagri Dinilai Lebih Pentingkan Kades dari Perangkat Desa

MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dinilai gagal paham, karena lebih mementingkan kepala desa daripada perangkat desa.

"Kami merasa dianaktirikan, sedangkan kades dianakemaskan,” ungkap Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Mujito kepada wartawan yang menghubunginya dari Jakarta, Kamis (2/8). 

Sehari sebelumnya, Rabu (1/8), Tjahjo Kumolo berpidato di hadapan ribuan kepala desa di Jawa Timur yang berlangsung di GOR Ken Arok, Kota Malang, yang juga diikuti perangkat desa yang tergabung di dalam PPDI, termasuk Mujito, dalam acara bertajuk 'Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa'. Anggota PPDI di seluruh Indonesia berjumlah 890 ribu orang.

Dalam pidatonya, kata Mujito, Tjahjo banyak menyinggung  peranan kepala desa, tapi sama sekali tak menyinggung peranan perangkat desa yang juga hadir di acara tersebut. Padahal, di setiap desa jumlah perangkat desa 10 kali lipat daripada jumlah kepala desa.

“Tapi, mengapa kami dianaktirikan? Mendagri gagal paham, seolah keberadaan kepala desa jauh lebih penting daripada perangkat desa. Padahal, ujung tombak pelayanan masyarakat adalah perangkat desa. Bila ada warga mengurus surat, misalnya, yang mengetik tentu perangkat desa, sedangkan sekretaris desa atau kepala desa tinggal paraf dan tanda tangan serta kasih stempel,” jelasnya sambil menambahkan, sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Desa, perangkat desa adalah aparatur desa sebagaimana kepala desa.

Mendagri, kata Mujito, lebih banyak memaparkan keberhasilan pemerintah atau kisah sukses Presiden Joko Widodo yang ia sebut sebagai pemimpin amanah.

"Amanahnya di mana bila janji dengan perangkat desa saja tak ditepati?" tanya Mujito.

Karena lebih banyak bicara soal klaim keberhasilan pemerintah,  tutur Mujito, akhirnya tema tentang peningkatan kapasitas aparat tidak banyak dikupas, apalagi peningkatan kesejahteraan aparat.

"Padahal, kapasitas dan kinerja aparat tak akan naik bila kesejahteraannya rendah. Jangan bicara kapasitas dan kinerja tanpa menyertakan kesejahteraan. Kapasitas, kinerja dan kesejahteraan itu paralel atau berbanding lurus. Menuntut kinerja tidak dibarengi peningkatan kesejahteraan itu namanya kezaliman," urainya.  

Tjahjo, masih kata Mujito, juga tidak merespons rencana aksi unjuk rasa ratusan ribu anggota PPDI di Istana Negara, Jakarta, untuk menuntut janji Presiden Jokowi mengangkat perangkat desa menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau minimal penghasilannya ditingkatkan menjadi setara dengan PNS Golongan IIA.

"Rencana aksi ini sudah menjadi isu nasional yang dimuat media-media massa nasional, jadi bukan gertak sambal," terangnya.

Aksi kepung Istana untuk menagih janji Jokowi itu, tegas Mujito, merupakan keputusan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PPDI di Blora, Jawa Tengah, Senin (16/7), yang dihadiri ratusan pengurus PPDI kabupaten dan provinsi dari seluruh Indonesia.

“Dalam waktu dekat kita akan gelar aksi di Istana dengan jumlah massa dua kali lipat daripada aksi tahun lalu,” jelasnya.

Mengapa PPDI tidak interupsi ke Mendagri untuk menyampaikan aspirasinya, Mujito mengaku sudah tidak berharap kepada Mendagri karena sikapnya lebih mendahulukan kepentingan politiknya.

"Karena Pak Jokowi batal hadir, makanya kita bubar dan langsung pulang," tukasnya.  

PPDI memang pernah menggelar aksi unjuk rasa ke Istana pada 24 Oktober 2017 dengan menurunkan massa sekitar 100 ribu orang. Tuntutannya pun sama: perangkat desa diangkat menjadi PNS, atau penghasilannya disetarakan dengan PNS Golongan IIA.

Pada saat kampanye di Bandung, Jawa Barat, 3 Juli 2014, Jokowi dan Jusuf Kalla berjanji mengangkat para perangkat desa menjadi PNS secara bertahap. Program ini pun masuk Nawacita. Namun hingga akhir masa pemerintahan Jokowi-JK kini, janji itu belum terealisasi. (RO/OL-1)