Kekeringan Hampir Merata di Jawa Barat

BADAN Penanggulangan Bencana Dae-rah (BPBD) Provinsi Jawa Barat segera menerbitkan surat pernyataan darurat kekeringan. Hal itu menyusul terjadinya bencana kekeringan yang hampir me-rata di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat.

"Data dari BMKG, sekarang sudah masuk musim kemarau. Di Jabar sendiri sudah bebe-rapa tempat yang mengalami kekeringan. Langkah awal yang dilakukan BPBD provinsi ialah akan menerbitkan surat pernyataan darurat kekeringan," ungkap Direktur Pemberdayaan Masyarakat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Lilik Kurniawan, di Kabupaten Bandung Barat, kemarin.

Mengenai teknisnya kapan surat darurat kekeringan itu akan dikeluarkan, Lilik mengatakan kewenangan itu ada di pemerintah provinsi serta kabupaten dan kota yang dilanda kekeringan.

Menurut dia, terbitnya surat tersebut akan disikapi dengan mengajak semua pihak terkait untuk bekerja sama mengatasi kekeringan, baik melalui langkah jangka pendek maupun jangka panjang. Upaya jangka pendek yang bisa dilakukan ialah mendistribusikan air bersih ke daerah-daerah yang dilanda kekeringan.

"Untuk jangka panjang, misalnya dengan cara memanen air saat musim hujan, kemudian program Citarum Harum dan lain-lain," tambahnya.

Lilik menyebut BNPB sejak 2015 telah mengembangkan pola gerakan pengurangan risiko bencana. Dia juga mencontohkan daerah yang sudah cukup berhasil yakni Jawa Tengah karena tetap bisa menjaga pasokan air di saat musim kemarau.

Sementara itu, BPBD Kabupaten Sampang, Jawa Timur, mengaku tidak memiliki anggaran khusus untuk mengatasi kekeringan dan masih menunggu bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Kekeringan di wilayah Sampang sudah melanda 42 desa yang berada di Kecamatan Robatal, Kedungdung, Karang Penang, dan Kecamatan Pe-ngerengan.

"Sebagian sudah masuk kategori kritis dan butuh penanganan segera," kata Kepala BPBD Sampang, Anang Dju-naidi, kemarin.

Dia berharap ada inovasi dari pemerintahan desa yang mengalami kekeringan dengan menganggarkan dari dana desa atau alokasi dana desa sehingga penanganan kasus kekeringan dapat dilakukan secara mandiri oleh masyarakat.

"Sebetulnya dengan dana desa dan alokasi dana desa, masyarakat sudah mulai bisa mengurangi ketergantungan pada pemerintah," jelasnya.

Waspada kebakaran hutan

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati menyampaikan bahwa puncak musim kemarau 2018 diprediksi terjadi pada Agustus-September.

Pemerintah-pemerintah daerah diminta untuk mewaspadai ancaman bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan.

Musim kemarau tahun ini diperkirakan tidak separah musim kemarau 2015 karena iklim di Indonesia masih dipengaruhi La Nina lemah sampai dengan pertengahan 2018. Kemarau tahun ini juga akan berimplikasi positif pada ta-naman palawija dan tanaman semusim yang tidak terlalu memerlukan banyak air.

"Daerah yang pertama memasuki musim kemarau ialah Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Bali. Selanjutnya daerah yang akan mengalami kemarau akan bertambah dari bulan ke bulan," ujarnya. (MG/Ind/X-11)