Anggaran Konsumsi Diusut

TIDAK hanya dana proyek yang berjumlah besar yang umumnya dikorupsi. Miliaran rupiah dana untuk anggaran makan dan minum (konsumsi) di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Bangka Selatan (Basel) yang diduga dikorupsi tengah dilacak kejaksaan negeri setempat. Hal itu untuk mengetahui ke mana saja aliran dana yang dianggarkan pada 2017 tersebut raib.

"Kejaksaan Negeri Bangka Selatan akan memanggil sekaligus memeriksa 20 saksi," ujar Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Selatan Safrianto Zuriat Putra, kemarin. Namun, pihak Kejari belum bersedia menyebut siapa saja saksi yang akan diperiksa.

Safrianto hanya memastikan bahwa saksi-saksi yang diperiksa ada kaitannya dengan dugaan korupsi. Dia memastikan dari aset resing akan terkuak ke mana saja aliran dana makan dan minum di Setda Basel tersebut.

Kasus dugaan korupsi anggaran makan dan minum di Setda Basel TA 2017 tersebut mencuat karena adanya laporan masyarakat, bukan temuan BPK. Kendati demikian, saat ini pihak kejari masih menunggu audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memastikan adanya kerugian negara dalam kasus ini. "Bukan berarti tidak adanya temuan BPK tidak ada peristiwa melawan hukum," ucap Kajari.

Menurut Safrianto, ada dua objek penyidikan dalam perkara tersebut. Anggaran objek pertama mencapai Rp2,3 miliar. Namun, anggaran tersebut terserap semua.

Sementara itu, objek penyidikan kedua mencapai Rp1,6 miliar dan yang terserap sekitar Rp 450 juta. Dari hasil perhitungan dua objek tersebut oleh tim penyidik, jumlah kerugian negara lebih dari Rp1,5 miliar.

"Ini tidak ada temuan BPK. Walaupun tidak ada temuan BPK bukan berarti tidak adanya tindak pidana. Jadi di sini saya luruskan, jangan keliru pemahamannya seolah-olah tidak ada kerugaian negara. Berdasarkan laporan masyarakat yang kami terima kemudian kami melakukan penyelidikan ternyata ditemukan adanya peristiwa pidana. Dari temuan dan perhitungan kami, kerugian negara lebih dari Rp1,5 miliar," ucap dia.