Ancam Unjuk Rasa ke Istana, PPDI Diminta Tahan Diri

SESEPUH Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Suhendra Hadi Kuntono mengimbau para perangkat desa menahan diri, dan menunda aksi hingga 16 Agustus 2018.

“Bila pada tanggal itu di Nota Keuangan dan Pengantar RAPBN 2019 yang dibacakan Presiden Joko Widodo tidak tercantum nomenklatur peningkatan kesejahteraan perangkat desa dengan menyetarakan penghasilannya sama dengan PNS Golongan IIA, silakan menggunakan hak konstitusionalnya sebagai warga negara, tapi tidak boleh anarkis," kata Suhendra di Jakarta, Selasa (31/7).

Sebelumnya, ratusan ribu perangkat desa yang tergabung dalam PPDI akan melakukan unjuk rasa di Istana Negara, Jakarta. Aksi digelar untuk menagih janji Presiden Joko Widodo mengangkat perangkat desa menjadi pegawai negeri sipil (PNS) yang belum terealisasi hingga sekarang.

Masa pendaftaran calon presiden untuk Pemilihan Umum 2019, 4-10 Agustus 2018, akan mereka manfaatkan untuk menggelar unjuk rasa. “Kita akan kepung Istana,” kata Ketua Umum PPDI Mujito kepada wartawan, Minggu (29/7).

Aksi mengepung Istana untuk menagih janji Jokowi itu, kata Mujito, merupakan keputusan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PPDI di Blora, Jawa Tengah, Senin (16/7), yang dihadiri ratusan pengurus PPDI kabupaten dan provinsi dari seluruh Indonesia.

"Awal Agustus kita akan gelar aksi di Istana dengan jumlah massa dua kali lipat daripada aksi tahun lalu,” jelasnya.

PPDI sebelumnya pernah menggelar aksi kepung Istana pada 24 Oktober 2017 dengan menurunkan massa sekitar 100 ribu orang. Tuntutannya pun sama yakni perangkat desa diangkat menjadi PNS, atau penghasilannya disetarakan dengan PNS Golongan IIA.

Pada saat kampanye di Bandung, Jawa Barat, 3 Juli 2014, Jokowi dan pasangannya Jusuf Kalla berjanji mengangkat para perangkat desa menjadi PNS secara bertahap. Program ini pun masuk Nawacita. Namun hingga akhir masa pemerintahan Jokowi-JK, janji itu tak kunjung terealisasi.

Adapun mengenai aksi digelar bertepatan dengan pendaftaran capres, menurut Mujito, selain untuk mengingatkan pemerintahan Jokowi-JK agar merealisasikan janjinya, juga untuk menarik perhatian capres lain agar bila terpilih nanti mau mengangkat para perangkat desa menjadi PNS.

"Tuntutan kami sederhana, realisaikan janji itu. Kalau terealisasi, berarti Jokowi lanjut dua periode. Kalau tidak, berarti 2019 ganti presiden,” cetus Mujito

PPDI, tegas Mujito, akan menggelar demonstrasi di Istana Negara paling lambat sebelum 16 Agustus 2018, karena sehari menjelang peringatan Hari Kemerdekaan RI, 17 Agustus 1945, itu saatnya Presiden RI membacakan Nota Keuangan dan Pengantar RAPBN 2019 di depan Sidang DPR RI.

Soal apakah PPDI punya capres/cawapres yang akan didukung pada Pilpres 2019, Mujito mengaku punya, tapi ia tak menyebut nama. "Yang jelas dia adalah sosok yang tahu akan kebutuhan perangkat desa, dan juga bisa menjaga NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia),” tandasnya. (RO/OL-1)