3 Hasil Pilkada Jatim Tunggu MK

TIGA pasangan kepala daerah pemenang di Jawa Timur pada Pilkada 2018 belum bisa disahkan oleh KPU menyusul pengajuan sengketa pihak lawan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Ketua KPU Jatim Eko Sasmito, sesuai PKPU 9/2018, salah satu syarat utama KPU dalam menetapkan calon kepala daerah terpilih ialah setelah keluarnya buku registrasi perkara konstitusi (BRPK) dari MK.

Dari 18 pilkada di Jatim, ada tiga daerah yang sedang dalam proses sengketa di MK, yakni Kabupaten Sampang paslon Hermanto Subaidi-Suparto. Dari Kota Madiun yang mengajukan sengketa ialah paslon Harryadin Mahardika-Arief Rahman dan dari Kabupaten Pamekasan KH Kholilurrahman-Fathorrahman.

Eko menegaskan materi gugatan didominasi perseli-sihan hasil suara. Dari gugatan itu KPU di tiga daerah tersebut tidak bisa menetap paslon terpilih hingga proses gugatan tuntas. KPU setempat menyatakan akan menjalankan apa pun hasil dari proses di MK.

Eko menambahkan, untuk empat daerah yang masih bersengketa akan diberikan BRPK PHP RI (Buku Register Perkara Konstitusi Perselisihan Hasil Pemilihan) serta harus menunggu proses sengketa apakah gugatannya memenuhi 2,5% syarat utama pengajuan gugatan.

Jika gugatan dengan selisih suara di bawah 2,5%, gugatan kemungkinan besar diterima. Jika terbukti, keputusannya bisa sampai pencoblosan ulang. "Jika selisih suara di atas 2,5%, kemungkinan besar gugatan dianulir, tetapi tetap harus melewati 3 kali proses sidang MK," pungkasnya.

Untuk diketahui, dari 171 daerah (17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten) terdapat 55 daerah yang hasil pilkadanya belum bisa disahkan oleh KPU karena adanya permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan ke KPU.

Secara keseluruhan dari 55 daerah yang belum mendapatkan ketetapan pemenang hasil pilkadanya, sebanyak 6 hasil pilkada provinsi, 10 pilkada kota, dan 39 hasil pilkada kabupaten.