Berharap MH tidak Dipenjara

LEMBAGA Perlindung­an Anak Indonesia dan Polres Garut, Jawa Barat, sepakat kematian FDL, 12, pelajar SDN Cikandang 1, Kecamatan Cikajang, merupakan kecelakaan. Orangtua korban dan orangtua MH, 12, terduga pelaku, sudah sepakat menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan.

“Mereka sepakat tidak akan memperpanjang masalah ini. Saya sudah menemui orangtua mereka, dan MH, yang sangat menyesali kejadian itu,” tutur Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Seto Mulyadi, kemarin.
MH dan FDL juga masih memiliki hubungan kekerabatan. Orangtua mereka saudara sepupu.

Kak Seto mendukung MH harus tetap berada di tengah keluarga. Jangan sampai dia harus mendekam di balai pemasyarakatan karena jiwanya akan sangat tertekan. “LPAI akan terus memantau perkembangan dan masa depan MH. Kalaupun dia akan bermasalah dengan sekolahnya, seperti dikucilkan atau di-bully, pemerintah harus mencarikan dia sekolah lain,” tandasnya.

Kepala Polres Garut, Ajun Komisaris Besar Budi Satria Wiguna sepakat kejadian sepulang sekolah itu bukan kesengajaan dan hanya kecelakaan. Karena itu, sejak kejadian bergulir, polisi terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, tokoh masyarakat, dan keluarga. Sampai kemarin penyidik tidak menetapkan MH sebagai tersangka.

“Kedua keluarga sudah sepakat menyelesaikan secara kekeluargaan dan tidak memperpanjang masalah. Kami akan melakukan proses untuk diajukan ke pengadilan negeri sehingga ada keputusan kami tidak perlu melanjutkan proses pidana kasus ini,” tandas Budi.

Perundungan anak
Terkait dengan kasus di Garut, komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jasra Putra, meyakini anak tidak akan langsung menggunakan senjata tajam jika tidak ada penyebab fatal. “Kami menduga, kasus di Garut itu berawal dari adanya bullying terhadap pelaku.”

Dia mengaku sedang berkoordinasi dengan kepolisian untuk mendalami kasus itu. “Kejadian ini tidak terlepas dari tingginya angka bullying terhadap anak, dengan pelakunya juga anak.”

Di masa mendatang, Jasra meyakini penerapan sekolah ramah anak mampu menjadi solusi untuk menekan kekerasan terhadap anak di sekolah. Hanya, saat ini implementasi sekolah ramah anak belum dite­rapkan secara menyeluruh.

“Selain soal kompetensi guru, belum semua pihak menyadari pentingnya penerapan ini. Padahal, sekolah ramah anak ini solusi untuk meminimalkan kekerasan di dunia pendidikan,” ungkapnya, di Bandung.

Masih di Bandung, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak-Panti Sosial Asuhan Anak menggelar musyawarah nasional. Sekitar 600 pengelola panti asuhan se-Indonesia hadir.

“Dalam munas ini kami menyerukan pemerintah harus lebih memperhatikan kehidupan anak yatim. Selama ini mereka yang sudah ditinggal ayah kandung kurang mendapat sentuhan dari negara,” ujar Ketua LKSA-PSAA, Yanto Mulya Pibiwanto.

Sementara itu, dari Lamongan dilaporkan, kasus kekeras­an terhadap perempuan dan anak di Jawa timur masih tergolong tinggi. “Dalam satu tahun ada 1.536 kasus sehingga ke depan butuh peran aktif keluarga dan tokoh masyarakat untuk melindungi anak dan perempuan,” ungkap Women and Youth Development Institute of Indonesia, Erma Susanti. (BY/YK/N-2)