4.000 IKM Ditarget Masuk dalam Pemasaran Digital

KEMENTERIAN Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong pelaku industri kecil dan menengah (IKM) untuk masuk dalam bisnis e-commerce melalui e-smart IKM. Tahun ini ditargetkan ada 4.000 IKM yang masuk dalam pemasaran digital.

Direktur Industri Kecil Menengah, Kimia, Sandang, dan Aneka Kerajinan (IKM KSAK) Direktorat Jenderal IKM, Ratna Utarianingrum, mengatakan bahwa sampai 2017, Ditjen IKM telah mengajak 1.730 IKM untuk masuk dalam e-commerce. Pada 2018 ditargetkan sebanyak 4.000 IKM.

"Kami akan terus mendorong IKM untuk masuk dalam e-commerce melalui program e-smart IKM. Program ini akan terjadi dalam bentuk profil industri, sentra dan produk yang diintegrasikan dengan marketplace yang telah ada. Kemenperin telah menggandeng lima marketplace besar di Indonesia yakni Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Blibli, dan Belanja.com," jelas Ratna usai membuka workshop e-smart IKM di Purwokerto, Jawa Tengah, Kamis (26/7).

Ratna mengakui kalau jumlah IKM yang masuk ke e-commerce masih relatif kecil jika dibandingkan dengan jumlah IKM di Indonesia yang mencapai 4 juta. Saat sekarang memang baru mulai ramai-ramai perpindahan dari pasar offline ke pasar digital, sehingga Kemenperin terus mendorong agar IKM memanfaatkan marketplace yang telah ada.

"Dengan masuk ke platform digital, tentu harga akan lebih kompetitif dan produsen juga lebih baik labanya. Sebab dengan memakai pemasaran digital akan mampu memotong rantai distribusi," ujarnya.

Ia berharap para pelaku IKM secara konsisten dapat berjualan di pasar daring dan rajin untuk memperbarui data produk maupun penjualan rutin agar marketplace tidak didominasi oleh produk impor.

"Indonesia memiliki 260 juta jiwa penduduk yang merupakan pasar potensial. Sehingga produk-produk lokal bisa mendominasi marketplace yang ada," katanya.

Program e-smart IKM yang diluncurkan pada 2017 lalu sampai sekarang telah menjangkau 22 provinsi dengan melibatkan lima lembaga yakni BI, BNI, Google, iDeA, dan Kementerian Komunikasi dan Informasi. Selain itu juga melibatkan pemprov dan pemkab atau pemkot.

"Kemenperin juga bakal melakukan kerja sama dengan BI terutama terkait dengan sinergi program pengembangan industri dan utamanya adalah IKM. Bahkan, tengah dilakukan penjajakan perjanjian kerja sama dengan agregator untuk mengoptimalkan pemasaran IKM melalui marketplace," jelas Ratna. (OL-1)