SIPI Sulit Keluar, Pemilik Kapal dan Nelayan Kecewa

KALANGAN pengusaha kapal dan nelayan mengaku kecewa dengan sikap pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kela­utan dan Perikanan (KKP) yang belum kunjung mengeluarkan surat izin penangkapan ikan (SIPI) kepada para nelayan. Para pengusaha mengaku sudah membayar pungutan hasil perikanan (PHP) sebesar puluhan hingga ratusan juta rupiah sebagai syarat agar kapal ikan bisa berlayar.

“Sudah hampir tiga bulan SIPI belum keluar juga. Kapal tidak mungkin berangkat apabila tidak ada SIPI, sementara nelayan juga butuh makan untuk keluarga,” ujar seorang pemilik kapal di Kota Madya Sibolga, Sumatra Utara, Hamidi Syakubat, kemarin.

Keluhan senada disampaikan nelayan dari berbagai daerah di Tanah Air. Dari Sulawesi Selatan, empat perahu nelayan asal Jene Ponto dan Bulu Kumba yang hendak beroperasi di perairan Labuanbajo Manggarai Barat, NTT, sudah hampir setahun tak melaut.

Meski mereka mengaku me­ngantongi berbagai perizinan, keempat kapal bertonase 30 GT itu hingga kini masih lego jangkar. “Izin operasi dan kelengkapan lain telah kami kantongi dari Sulawesi, tetapi belum diperkenankan untuk melaut. Rupanya terganjal di SIPI,” tutur Syahfrudin Umar, pemilik kapal Fitriah, kemarin.

Untuk kelancaran pengurusan izin melaut, Kadinas Perikanan dan Kelautan Pemkab Malang Endang Retnowati mewanti-wanti anak buahnya tidak melakukan pungli. Di Malang ada 519 kapal motor di bawah 5 GT yang pengurusan izinnya dilakukan Pemkab Malang. Kapal di atas 5-30 GT sebanyak 415 unit diurus Dinas Perikanan dan Kelautan Jatim.

Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo meminta pihak KKP tidak mempersulit kehidupan para nelayan. “Mengelola negara ini mengelola rakyat. Jadi, ya, jangan menyulitkan rakyat. Memberlakukan sesuatu dengan syarat yang rigid sementara kepentingan membangun dan menyejahterakan masyarakat malah tidak difasilitasi,” ujar Edhy.