Segera Realisasikan Proyek-Proyek Strategis

PRESIDEN Joko Widodo meminta seluruh menteri Kabinet Kerja untuk segera merealisasikan proyek strategis di kementerian masing-masing sehingga dapat rampung tepat waktu dan manfaatnya akan lebih cepat dirasakan masyarakat.

"Pastikan pelaksanaan proyek strategis segera dieksekusi tepat waktu dan tetap menjaga governance tepat sasaran dan dampak itu bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh rakyat," tegas Jokowi saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, kemarin.

Presiden juga memberi arahan agar dana dari efisiensi belanja barang pada 2019 dialokasikan untuk program-program prioritas.

Kemudian Presiden meminta pemerintah bersama masyarakat terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi serta mendorong daya saing dan nilai investasi maupun ekspor.

"Peningkatan pendapatan juga perlu dilakukan melalui reformasi perpajakan. Lalu tingkatkan kualitas SDM, pelayanan kesehatan maupun pendidikan," kata Presiden yang meminta kementerian dan lembaga untuk menyusun postur anggaran dalam RAPBN 2019 secara realistis.

Sidang kabinet paripurna itu juga antara lain membahas pe-nguatan pendidikan vokasi dan penanganan penurunan angka anak gagal tumbuh.

Dalam menanggapi instruksi tersebut, Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Endra Atmawidjaja, menyebutkan kementeriannya telah menyerap anggaran belanja infrastruktur sebesar Rp30,38 triliun atau 27,34% dari total yang dialokasikan Rp111,06 triliun pada tahun ini.

"Upaya merealisasikan percepatan pembangunan infrastruktur dilakukan melalui kebijakan paket lelang dini yang terbukti efektif," kata Endra.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan serapan anggaran di institusi yang dipimpinnya terendah pada semester pertama 2018 karena banyak proyek pembangunan yang masih dalam proses tender.

"Dari 100%, sudah 85% yang jadi tender. Sekarang tinggal pengerjaan," kata Budi Karya di Bandung, Jawa Barat, kemarin.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut realokasi ke belanja prioritas antara lain digunakan untuk membangun sarana dan prasarana sekolah yang rusak. "Presiden meminta supaya Rp34,1 triliun direalokasikan ke belanja prioritas," ujar Menkeu.

Selain itu, Kementerian Perdagangan meminta dialokasikan untuk pembangunan atau renovasi pasar yang terkena bencana alam atau kebakaran.

"Nanti Presiden akan menerbitkan inpres khusus. Hal-hal yang sifatnya konstruksi dan pembangunan fisik dikoordinasikan Kementerian PU," ujar Sri Mulyani.

Tantangan ekonomi global

Presiden Jokowi juga meminta kabinet untuk menyiapkan strategi menghadapi ketidakpastian perekonomian global.

"Saya meyakini, jika dibandingkan dengan negara-negara lain, daya tahan ekonomi kita masih lebih baik, dan kunci untuk menghadapi ketidakpastian perekonomian global ini ialah sinergi kebijakan moneter dan fiskal," kata Jokowi.

Presiden menjelaskan ketidakpastian perekonomian global dipicu kebijakan normalisasi moneter Amerika Serikat, juga potensi perang dagang antara AS dan Tiongkok.

Pemerintah akan segera menyiapkan langkah untuk memperkuat ekonomi, seperti memberi insentif untuk investasi, insentif pemacu ekspor produk, dan memperkuat sektor pariwisata untuk menghasilkan devisa. (Dro/BY/Ant/X-11)