Kemenhub Audit 41 Pelabuhan di Danau Toba

PASCATRAGEDI KM Sinar Bangun, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan melakukan pembenahan total transportasi di Danau Toba. Salah satunya ialah dengan melakukan audit terhadap 41 pelabuhan di danau itu.

“Ke-41 pelabuhan itu ada yang milik pemerintah, tapi ada juga milik perorang­an. Kami akan mengundang semua bupati di sekitar Danau Toba untuk menentukan pelabuhan mana yang akan menjadi pelabuhan resmi,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi, di Medan, Sumatra Utara, akhir pekan lalu.

Ia menambahkan, pelabuhan yang akan diresmikan dan ditetapkan sebagai pelabuhan oleh pemerintah harus memenuhi standar tinggi. Yang terpenting standar keselamatan. Kemenhub tidak ingin kejadian KM Sinar Bangun terulang lagi.

Berdasarkan pantauan di lapangan, beberapa pelabuhan di Danau Toba sudah mulai memenuhi standar pelayaran. Salah satunya di Pelabuhan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir.

Setiap penumpang feri wajib mengisi daftar penumpang. Di atas kapal, KMP Tao Toba, misalnya, juga sudah tersedia pelampung keselamatan.

Budi mengaku akan melakukan perubahan untuk pengawasan perkapalan. Kemenhub akan mengubah kelembagaan di tingkat Dirjen Perhubungan Darat.

Untuk mengawasi kapal, Kemenhub melakukan ramp check di Danau Toba. Sampai kemarin, 170 dari 215 kapal sudah menjalani ramp check.

Masih soal KM Sinar Bangun, meski sudah menetapkan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir Nurdin Siahaan sebagai terangka, sampai kemarin, Polda Sumut tidak menahannya. Sementara itu, empat tersangka lain, yakni tiga pegawai pada dinas perhubungan dan nakhoda KM Sinar Bangun, Poltak Soritua Sagala, sudah ditahan.

“Tersangka NS hanya dikenakan wajib lapor 1x seminggu. Penyidik belum menahan karena masih membutuhkan keterangan dari saksi ahli,” papar Kabid Humas Polda Sumatra Utara Kombes Tatan Dirsan Atmaja. (PS/N-2)