Warga Tuntut Moratorium Tambang Timah

WALHI Bangka Belitung meminta Gubernur Erzaldi Rosman Djohan melakukan moratorium penambangan timah. "Seharusnya, pemerintah provinsi sudah bertindak untuk mengalihkan ke sumber ekonomi lain, yang berkeadilan dan berkelanjutan, seperti sektor pertanian dan perikanan," ungkap Direktur Walhi Bangka Belitung, Ratno Budi, Minggu (8/7).

Tambang timah yang telah berlangsung lama, lanjut dia, sudah menyebabkan krisis lingkungan hidup dan mengancam keselamatan rakyat. Selain itu, ekonomi warga, khususnya nelayan, sangat terancam karena kegiatan tambang sudah mengarah ke laut.

Ratno menilai timah yang digembar-gemborkan sebagai sektor yang menghasilkan bakyak faktanya justru sudah menimbulkan kerugian negara akibat tata kelola yang buruk. "Terlihat dari temuan KPK yang menyatakan ada 601 izin usaha tambang yang belum clear and clean dari total 1.085 izin usaha."

Tahun ini, penolakan tambang timah, terutama tambang laut, berlangsung marak. Warga, nelayan dan aktivis menolak penambangan dengan menggunakan kapal isap produksi.

Salah satu penolakan dilakukan di wilayah Bangka Barat oleh Forum Persatuan Nelayan Pesisir. Mereka menentang rencana pengoperasian kapal isap milik PT Jelajah Marindo Persada.

"Kami menentang karena mereka tidak melakukan sosialisasi ke nelayan sebelum melakukan penambangan. Tambang laut sangat merugikan nelayan karena hasil tangkapan mereka akan berkurang banyak," kata Ketua Forum, Asbaru.

Dari Kalimantan Selatan dilaporkan, Kota Banjarmasin berhasil memborong gelar juara pada Pemilihan Duta Lingkungan Hidup Kalimantan Selatan 2018. Sebanyak tiga finalis perwakilan Kota Banjarmasin berhasil menyabet gelar juara. "Banyaknya peserta mengindikasikan banyak generasi muda yang sadar pentingnya menjaga lingkungan," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalsel, Ikhlas Indar.