SPBU di Ruteng Alami Kelangkaan BBM

SEJUMLAH Stasiun Pengisian BBM Umum (SPBU) di Ruteng, Kabupaten Manggarai mengalami kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) seperti solar, pertamax, pertalite, dan premium. Kondisi ini ternyata sudah berlangsung sejak tanggal 1 Juli 2018.

"Bukan baru saat ini pak. Ini sudah berlangsung sejak tanggal 1 Juli," ujar Yance, penanggungjawab Pertamina Mbaumuku, Manggarai, Jumat (6/7).

Sejak tanggal 1 Juli 2018, pasokan BBM dari Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) yang terletak di Reo, Manggarai, selalu kurang dari permintaan.

"Mereka (TBBM Reo) hanya melayani 8.000 ton perhari untuk setiap jenis BBM. Padahal permintaan kami untuk BBM jenis solar, premium, dan pertalite masing-masing 16.000 ton," ujar Aven, salah seorang staf di SPBU tersebut.

Aven mengatakan, pihak SPBU meminta pasokan BBM sebanyak itu karena besarnya pemakaian BBM di kalangan konsumen. Permintaan mereka pun telah dilunasi dengan pembayaran loading order (LO) di awal. Namun tak dipenuhi oleh pihak TBBM.

"LO kita banyak yang sudah ditebus. Tetapi pengangkutannya tidak sesuai," ketus Aven.

Seorang pengemudi tanki BBM yang enggan disebutkan namanya mengatakan, kurangnya pasokan BBM akhir-akhir ini disebabkan karena perubahan sistem pengangkutan. Saya, kata dia, pihak TBBM Reo berhubungan langsung dengan perusahan transportir yang mengangkut BBM ke setiap SPBU.

"Sejak tanggal 1 Juli 2018, pengangkutan itu di bawah kendali PT Elnusa. Perusahan transportir hanya menyediakan kendaraan, pendistribusian BBM itu sesuai ketentuan PT Elnusa," ujarnya.

Pemilik PT Bintang Agung Prima, Kornelis Kokeng, yang merupakan salah satu pengusaha bidang pengangkutan BBM di wilayah Manggarai, enggan berkomentar ketika dimintai tanggapannya.

"Jangan tanya saya. Tanya saja pihak Pertamina (TBBM) Reo. Kami ini tidak bisa omong, nanti penjelasannya sepotong-sepotong," katanya.

Sementara penanggungjawab kendaraan PT Abdi Karya Sukses, Ambros Geong, membenarkan adanya persoalan pendistribusian BBM lantaran perubahan sistem yang diterapkan pihak Pertamina.

"Sebelumnya tidak ada hambatan. Selama kita sendiri yang urus, lancar-lancar saja. Tetapi setelah pihak Elnusa yang urus, ya seperti ini jadinya. Mungkin karena mereka belum tahu lokasi-lokasi yang," ujar Ambros.

Ambros juga menambahkan, pihak pengusaha angkutan BBM sebenarnya tidak sepakat dengan perubahan sistem pengangkutan tersebut. Pasalnya, pihak Elnusa membayar sewa angkutan jauh di bawah pemasukan yang diperoleh selama mereka berhubungan langsung dengan pihak TBBM.

"Dulu untuk mobil tanki 16 KL itu dapat Rp 20 juta lebih perbulan. Sekarang pihak Elnusa hanya bayar Rp 11 juta perbulan. Makanya ada transportir yang tidak mau kasi mobilnya," ujar Ambros.

Selain itu, pihak Elnusa hanya menanggung biaya jika kendaraan mengalami kerusakan ringan. Sedangkan kerusakan berat ditanggung pemilik kendaraan.

Ia juga menilai, perubahan sistem pengangkutan ini sebenarnya upaya Pertamina untuk mematikan pengusaha lokal. Dengan pendapatan sekecil itu, pengusaha lokal akan kesulitan untuk mengganti kendaraan tanki lama dengan kendaraan baru yang harganya sangat mahal.

"Dengan Rp 11 juta perbulan ini tidak mungkin bisa beli mobil baru. Secara tidak langsung mereka mau kasi stop sudah kita yang transportir lokal ini. Selanjutnya mereka yang adakan mobil sudah. Hanya tidak langsung mereka mau bilang kasi stop sudah," ujar Ambros.

Sementara itu pihak TBBM Reo dan PT Elnusa yang dihubungi melalui saluran WhatsApp, belum memberikan tanggapan. (MTVN/OL-4)