Demi SKCK, Ketua DPRD Harus Berpeluh

WAGIRIN Usman seakan melupakan waktu dan kepentingan lain. Kamis (5/7), Ketua DPRD Sumatra Utara itu rela berjam-jam antre untuk mendapatkan surat keterangan catatan kepolisian di Kantor Polres Belawan.

"Harus mau antre karena ini demi memenuhi keinginan saya kembali menjadi anggota DPRD periode kedua. Saya harus mengurus sendiri karena memang tidak bisa diwakilkan," ujar Wagirin.

Seperti bakal calon legeslatif lain yang mengurus SKCK, Wagirin tidak mendapat keistimewaan. Ia mengantre tanpa berusaha menyalip yang lain.

"Semua memiliki kepentingan dan harus mendapat pelayanan yang sama. Tidak boleh ada pilih kasih," tandasnya.

Wagirin mengaku sudah mengurus surat keterangan sehat dan bebas narkoba di Rumah Sakit Adam Malik, Medan. Semua berjalan lancar.

Kehadiran para bakal calon anggota legeslatif juga meramaikan Rumah Sakit Umum Daerah dr Soekardjo di Tasikmalaya, Jawa Barat. Ratusan bacaleg menjalani pemeriksaan kesehatan dan bebas narkoba.

Mereka juga tidak memprotes saat harus membayar Rp581 ribu per orang.

"Bakal calon masih didominasi wajah-wajah lama. Periode lalu mereka sudah datang ke sini, dan tahun ini datang lagi," kata koordinator RSUD dr Soekardjo, Budi Tirmadi.

Untuk proses pemeriksaan, RSUD mengerahkan dokter umum, spesialis, dan dokter jiwa. "Kami belum bisa mengumumkan hasil pemeriksaannya karena harus diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum," lanjut Budi.

Banyaknya bakal calon yang datang membuat Rumah Sakit Jiwa Naimata, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, kerepot-an. Pasalnya, bacaleg yang datang tidak hanya dari Kupang, tapi juga dari kabupaten lain.

"Kami minta pertimbangan KPU supaya caleg di kabupaten melakukan tes kejiwaan di rumah sakit pemerintah di kabupaten. Kalau semua caleg datang ke Rumah Sakit Jiwa Naimata, kami khawatir pemeriksaan tidak selesai," ujar Direktur RSJ, Dickson Lego.

Ia mengaku rumah sakit yang dipimpinnya hanya memiliki satu dokter jiwa. Total di seluruh NTT baru ada tiga dokter jiwa.