Buntut Pilkada, Anggota DPRD Lampung Rebut Palu Pimpinan

ANGGOTA DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi PKB Noverisman Subing naik ke atas tribun dan mengambil alih palu pimpinan sidang sesaat setelah Ketua DPRD Dedi Afrizal memutuskan sidang ditangguhkan 15 menit.

Penundaan ini akibat banyaknya protes dan interupsi dari anggota DPRD yangpro dan kontra terhadap usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Dugaan Politik Uang Pemilihan Gubernur Lampung 2018 dalam sidang paripurna yang berlangsung di gedung DPRD setempat, Kamis (5/7/2018).

"Palunya sudah saya ambil, sidang saya ambil alih," kata Noverisman sambil mengangkat palu sidang.

Aksi Noverisman ini lantaran kesal protes Ketua Fraksi Golkar Tony Eka Chandra yang meminta sidang tetap dilanjutkan tidak digubris. Noverisman maju mengambil palu, bahkan sempat mengetuknya ke meja.

Namun aksi Noverisman ini tak membuat pimpinan sidang mengubah keputusan. Pukul 16.28, sidang dimulai kembali dan disepakati akan dilanjutkan Jumat (6/7).

Pembentukan pansus politik uang  merupakan buntut dari laporan tim kampanye tiga pasangan calon yang meyakini pasangan Arinal-Chusnunia meraup suara dari praktik politik uang. Namun, tiga fraksi partai pendukung paslon Arinal-Chusnunia, yaitu PAN, PKB, dan Golkar menolak pembentukan pansus tersebut.

Menurut Anggota Fraksi Golkar Riza Mirhadi, DPRD tidak memiliki kewenangan untuk membentuk pansus dan menangani permasalahan pilkada. Hal tersebut dinilai telah melampaui batas kewenangan.

"Pembentukan pansus ini adalah sikap prematur dan pemaksaan kehendak," kata Riza.

Dedi Afrizal menilai pembentukan pansus bukan untuk mengintervensi kerja Bawaslu, sebab hasil kerja pansus hanya bersifat rekomendasi.

"Kami tidak mengambil keputusan. Pansus ini sifatnya mengeluarkan rekomendasi, bukan seperti menerbitkan peraturan daerah. Kami tidak ada intervensi. Untuk rekomendasi itu tentu dengan pembuktian. Untuk itu pansus ini dibentuk untuk menelaah dan mendalaminya," kata Dedi.

Menurut Dedi, pansus tersebut untuk mengakomodasi pendapat seluruh pihak, untuk itu seluruh fraksi harks terlibat dalam keanggotaan pansus. Namun, hingga kini terdapat tiga fraksi yang belum mengajukan ikut dalam pansus, yaitu PAN, PKB, dan Golkar.

"Kami skors sampai besok sambil menunggu surat dari tiga fraksi itu untuk usulan nama yang akan menduduki pansus. Jika tidak ada pengajuan, pansus akan tetap berjalan terus dan paripurna besok tidak perlu kuorum," ujarnya. (A-1)