61 Desa Batal Terima DD

SEBANYAK 61 desa di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, tahun ini dipastikan tidak menerima penyaluran dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD). Dokumen anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) yang menjadi persyaratan utama program tersebut belum diselesaikan.

Berdasar data di Dinas Pemberdayaan dan Desa (DPMD) Sumenep, 61 desa itu tersebar di 6 kecamatan, antara lain 10 desa di Kecamatan Gayam, 12 di Kecamatan Arjasa, 1 di Kecamatan Kota, 5 di Kecamatan Manding, 1 di Kecamatan Bluto, dan 7 desa di Kecamatan Guluk-guluk.

“Kami sudah mengingatkan pimpinan pemerintahan desa di 61 desa tersebut untuk segera menyelesaikan proses musyawarah desa penetapan APBDes. Tapi sampai saat batas akhir penyelesaian, dokumen itu belum diserahkan,” kata Kepala DPMD Sumenep, Achmad Masuni, Rabu (4/7).

Salah satu kendala belum selesainya APBDes itu, kata dia, ialah desa-desa tersebut belum mampu menerapkan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) secara profesional. Padahal, di tiap-tiap kecamatan telah ada pendamping yang siap memfasilitasi penerapan laporan keuangan desa berbasis daring tersebut.

“Masih banyak desa yang kurang paham penggunaan Siskeudes. Ini yang membuat proses pelaporan menjadi lama sehingga terganggu dalam proses penyelesaiaan administrasi,” imbuh Masuni.

Di Kabupaten Sumenep, dana dari ­prog-ram DD tahap pertama sudah disalurkan sebesar Rp55,6 miliar dan ADD tahap ­pertama sebesar Rp 24,7 miliar. Dana itu telah disalurkan ke rekening 269 desa yang sudah ­menyelesaikan persyaratan ­administrasi.

Pemanfaatan dana desa pada tiap-tiap wilayah biasanya berbeda-beda. Di Nagari Lakitan Induk, Kecamatan Lengayang, ­Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat, dana desa dimanfaatkan untuk membangun jalan lingkar pantai selatan di Kampung ­Pasar Lakitan dengan nilai Rp186 juta.

Kehadiran jalan lingkar pantai selatan di Kampung Pasar Lakitan itu diharapkan memberi nilai tambah terhadap peningkatan potensi dalam sektor pariwisata di Kabupaten Pesisir Selatan. (MG/YH/N-1)