Bijak Gunakan Masa Tenang

PASANGAN calon kepala daerah diimbau untuk tidak beraktivitas apa pun selama masa tenang yang berlangsung mulai kemarin hingga Selasa (26/6).

Tim sukses pun dilarang menyebarkan informasi apa pun terkait dengan pasangan yang didukung, baik langsung maupun melalui media sosial.

"Pertama, selama masa tenang tidak boleh lagi ada aktivitas kampanye apa pun. Kedua, diharapkan semua paslon dan tim kampanye tidak melakukan politik uang selama masa kampanye," kata komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi, kemarin.

Selain itu, Pramono mengimbau masyarakat agar bisa memanfaatkan masa tenang untuk menentukan pilihan. Pemungutan suara pada Pilkada 2018 akan serentak dilakukan pada Rabu (27/6) yang juga sudah ditetapkan sebagai hari libur nasional oleh pemerintah pusat.

"Warga masyarakat diharapkan memanfaatkan masa tenang untuk menimbang penuh kesadaran, berdasarkan informasi dan data yang akurat, siapa yang akan dipilih pada hari pemungutan suara nanti," tegas Pramono.

Ketua DPR Bambang Soe-satyo mengimbau para pemilih agar dapat menggunakan hak pilih dengan bijaksana, independen, pikiran jernih, dan penilaian objektif pada setiap pasangan calon kepala daerah.

"Saya berharap pilkada serentak 2018 yang diselenggarakan di 171 daerah dapat memilih para pemimpin daerah yang memiliki kompetensi, paham manajemen birokrasi, berjiwa abdi masyarakat, visioner, bersih, dan jujur," kata Bambang dalam pernyataan tertulis, kemarin.

Dia berharap pasangan kepala daerah yang kelak terpilih dapat menempatkan diri sebagai figur pemimpin yang mengayomi seluruh masyarakat di daerah, dengan menanggalkan kepentingan pribadi dan kelompok.

Sumber kegaduhan

Dalam kaitan yang sama, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau tokoh agama dan tokoh masyarakat agar dapat menjadi perekat bangsa dalam momentum pilkada serentak yang digelar di 171 daerah di seluruh Indonesia.

"Kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan juga media masa, diharapkan dapat memerankan diri sebagai perekat dan pemersatu bangsa, ikut serta membantu mendinginkan suasana selama masa tenang. Pada saatnya rakyat dapat menggunakan hak pilih dengan pertimbangan yang sehat, jernih, dan rasional," papar Wakil Ketua Umum MUI Pusat Zainut Tauhid melalui keterangan pers, kemarin.

Sementara itu, Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu Kaka Suminta mengimbau elite politik tidak menjadi sumber kegaduhan dengan pernyataan yang tidak faktual.

Dia mencontohkan tu-dingan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal penggeledahan rumah dinas mantan Wagub Jabar Deddy Mizwar oleh Penjabat Gubernur Jawa Barat M Iriawan.

Menurut Kaka, SBY harus menyebut kapan dan bagaimana pemeriksaan itu berlangsung. "Faktual saja, by name by addres, pemerik saannya seperti apa. Jangan kemudian terkesan memprovokasi publik."

Kaka menilai, jika elite politik terbiasa melontarkan pernyataan tanpa data, dikhawatirkan hoaks tumbuh subur. Sebagai presiden ke-6, SBY sepatutnya memberikan pelajaran politik yang baik.

"Tidak mengherankan jika hoaks tumbuh subur di masyarakat bila elite politik juga berperilaku demikian. Saling tuding tanpa data faktual semacam ini berpotensi menurunkan indeks persepsi masyarakat terhadap demokrasi," tandasnya. (Bay/Pol/X-6)