Koperasi Berperan Besar Ciptakan Ketahanan Pangan

DEWAN Koperasi Indonesia (Dekopin) meminta agar pemerintah mendukung revitalisasi koperasi, khususnya koperasi yang bergerak untuk menciptakan ketahanan pangan. Pasalnya, koperasi memiliki peran strategis dalam ketahanan pangan.

''Koperasi memiliki multifungsi pengelolaan beras, mulai dari menjaga produksi, pemasaran, plus ketersediaan beras. Sejak dulu, koperasi unit desa mengelola ketersediaan dan pengadaan pupuk, bibit, dan alat produksi, dengan harga yang terjangkau oleh petani melalui sistem kredit,'' papar Ketua Dekopin Nurdin Halid, saat membuka Rapat Pimpinan Nasional Dekopin, di Bandung, Jawa Barat, tadi malam.

Upaya KUD itu, lanjut dia, terbukti mampu menjaga produksi beras, bahkan mengantar Indonesia mencapai swasembada pangan. KUD juga memiliki peran yang strategis dalam hal pemasaran.

Tak hanya itu, KUD juga memiliki peran untuk menjaga terus ketersediaan pangan dalam hal ini beras, di musim panen dan kemarau. "Sehingga menurut saya koperasi sangat penting untuk menjaga dan menciptakan ketersediaan pangan. Karena itu, kami meminta peran serta maksimal dari pemerintah untuk merevitalisasi koperasi," tegas Nurdin.

Ia mengingatkan kesalahan di masa lalu, karena tata kelola koperasi yang tidak benar, membuat koperasi menjadi korban.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Dekopin Jawa Barat Rully Indrawan mengatakan, selama ini pemerintah selalu mengeluhkan minimnya jumlah koperasi yang aktif. Padahal yang lebih penting adalah semangat dan perjuangan koperasi dari dan untuk rakyat.

''Di Jawa Barat pemerintah mencatat ada sekitar 25 ribu koperasi yang terdaftar. Namun dari jumlah itu, hanya sekitar 10 persen yang aktif,'' lanjutnya.

Hal itu, kata Rully, tak jarang disebabkan oleh pembentukan koperasi dadakan, ketika pemerintah melalui dinas terkait menyalurkan bantuan. ''Setelah menerima bantuan, mereka kembali meredup bahkan mati,'' ujarnya.

Rully menilai, kondisi itu membuat kebedaraan dinas koperasi di daerah justru kontra produktif. Selain memicu koperasi dadakan, tak jarang juga memunculkan koperasi fiktif yang sarat kepentingan politis.

Sejak dulu, Rully menegaskan, koperasi muncul dan tumbuh besar atas prakarsa rakyat tanpa campur tangan pemerintah. ''Sekarang pun di Jawa Barat gairahnya sudah muncul kembali. Setidaknya ada 10 koperasi di kota atau kabupaten yang dibentuk secara mandiri. Namun mereka tumbuh dan berkembang lebih pesat dibandingkan dengan koperasi yang diprakarsai bantuan pemerintah,'' tuturnya.

Dalam Rapimnas, Dekopin Jawa Barat akan mendorong pengurus pusat Dekopin untuk mendesak pemerintah dalam merevitalisasi Monumen Koperasi di Kota Tasikmalaya yang kondisinya sudah memprihatinkan. Alasannya,  monumen itu memiliki nilai sejarah tinggi dalam pergerakan koperasi Indonesia dan cikal bakal berdirinya Dekopin.

Monumen berdiri di atas lahan milik Pusat Koperasi Pegawai Tasikmalaya seluas 3.000 meter persegi.

''Di tempat itu berdiri pula gedung yang pertama kali digunakan untuk kongres koperasi seluruh Indonesia,'' tandas Rully. (N-3)