Lingkungan Rusak di Hulu dan Hilir

PEGIAT lingkungan Taufan Suranto menyatakan Jawa Barat sudah dalam kondisi darurat kerusakan neraca air. Penyebabnya, kerusakan parah sudah terjadi hulu dan hilir.

"Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) pada 2017 lalu menyatakan sisa lahan resapan air di Jabar hanya tersisa 15% dari total 38 ribu hektare yang tersedia. Persoalan ini terjadi akibat perubahan penanganan lingkungan, dari hutan berubah menjadi lahan produksi," tutur Taufan, di Bandung, kemarin.

Ia melihat perubahan dan alih fungsi lahan terjadi karena faktor ekonomi. "Jika lahan untuk pertanian bisa dipersempit dan dimaksimalkan, lahan yang lain bisa dialihfungsikan kembali menjadi hutan."

Kerusakan di hilir, lanjut dia, terlihat pada menumpuknya sampah di sungai, yang menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir. Upaya pemerintah membangun danau retensi diragukan efektivitasnya.

"Sehebat apa pun teknologi tidak akan bisa mengatasi persoalan alam. Yang dilakukan harus pendekatan natural, seperti menanam pohon, membangun balong naturar dan eco drainase," tandasnya.

Siklus banjir besar di Jabar, jelas pegiat dari Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda ini, dulu berlangsung lima tahunan, tapi sekarang menjadi satu tahun sekali. "Itu terjadi karena Pemprov Jabar abai dan lalai dalam urusan lingkungan."

Di Sumenep, Jawa Timur, kondisi lingkungan yang tidak bersahabat membuat dua desa mengalami krisis air dan bergantung pada bantuan air bersih. "Desa Prancak dan Montornah selalu mengalami kekeringan lebih awal dari desa lain di Kecamatan Pasongsongan," kata Kepala BPBD Sumenep, Abdul Rahman Riadi.

Meski kedua desa itu sudah mengajukan bantuan air bersih, pihaknya belum bisa membantu dalam waktu dekat. "Ada kendala administrasi birokrasi," tambah Rahman.

Untuk mengantisipasi kemarau, BPBD Purbalingga, Jawa Tengah, mulai memetakan daerah rawan kekeringan akibat kemarau yang terjadi akhir Juni. "Ada juga daerah yang mulai kemarau pada pertengahan Juni, di antaranya di Kecamatan Karangreja, Bojongsari dan Mrebet," kata Kepala Pelaksana Harian BPBD Rusmo Purnomo.

Untuk itu, ia meminta warga berhemat air. Di persawahan, warga diminta membuat sumur pantek untuk mengaliri tanaman.

Di Lembata, Nusa Tenggara Timur, Kementerian Desa mendorong pemerintah daerah dan desa di Indonesia timur untuk mengintegrasikan program Penanggulangan Risiko Bencana dengan Adaptasi Perubahan Iklim dalam anggaran Dana Desa. "Regulasi memungkinkan pemerintah desa menganggarkan dana desa untuk program mitigasi pengurangan risiko bencana," tutur staf pembangunan desa, Kementerian Desa, Risnawati.