Perda Zonasi Cegah Tambang di Pulau Kecil

DPRD Kalimantan Selatan mulai menggodok rancangan Perda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil guna mengatur tata ruang dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Perda akan mengatur tata ruang laut, pulau, penerbitan perizinan dan pemanfaatan sumber daya alam, masyarakat pesisir, dan pengelolaan pulau-pulau kecil.

“Kami sangat berharap dengan adanya perda ini mampu membuat masyarakat pesisir lebih berkembang. Zonasi wilayah ini diharapkan akan menciptakan keharmonisan antara ruang laut dan ruang pulau, dan pemanfaatannya sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir,” kata Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, di Banjarmasin, Selasa (29/5).

Direktur Walhi Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono, mengaku akan terus mengawal penyusunan perda tersebut. “Ruang pesisir dan laut juga rawan konflik, khususnya pada sektor keamanan dan lingkungan. Pesisir dan pulau kecil harus dilindungi dari industri ekstraktif, khususnya tambang.”

Di Bangka Belitung, perda zonasi banyak mendapat protes dari pengusaha tambang. “Mereka sudah me-ngantongi izin, tapi tidak bisa bergerak,” kata Sekretaris Daerah Bangka Belitung Yan Megawandi.  Ia memastikan pemprov tidak berniat menghambat perda zonasi, tapi juga tidak terburu-buru menetapkannya. “Kami akan melakukan upaya yang terbaik agar masalah ini bisa diselesaikan secepatnya.” (DY/RF/N-2)