Staf Kepresidenan Bahas Nasib Ahmadiyah

 PROSES hukum kasus penyerangan rumah warga Ahmadiyah di Kabupaten Lombok Timur diminta dijalankan dengan hati-hati sehingga tidak merusak suasana yang sudah kondusif.

"Penanganan konflik bagaimana memberikan perlindungan tanpa melihat SARA merupakan misi negara," kata Staf Kepresidenan (KSP) Urusan Hukum, HAM, Politik dan Hankam, Ifdhal Kasim, saat dengar pendapat terkait dengan kasus Jemaat Ahmadiyah, Kamis 924/5), di ruang rapat Kantor Bupati Lombok Timur.

Dikatakan, negara harus hadir memberikan perlindungan di saat-saat kritis sehingga sesuai dengan konstitusi. "Jangan sampai menyudutkan pemerintah bila sudah mengambil tindakan yang tepat," ujarnya. Menurut Ifdhal, proses rekonstruksi dan relokasi memerlukan pemikiran sehingga akan ada kepuasan kedua pihak.

Hal senada juga dikatakan Munazat (Staf KSP). Semua elemen dapat menyelesaikan permasalahan bersama, jangan tampil sendiri-sendiri, tapi bersinergi, "Bila tidak menyikapi dengan tepat, kasus yang sama akan berulang," katanya.

Selain itu, sebutnya, pendampingan harus diberikan untuk pemulihan psike korban. Dikatakan Munazat, berdasarkan temuan di lapangan, korban masih trauma karena rumah rusak dan harta benda hilang sehingga perlu perhatian. "Pihak terkait harus mengambil dan melakukan pendampingan untuk pemulihan psikologi korban."

Ditambahkan, pemulangan merupakan solusi yang memerlukan proses yang sangat rumit dan perlu prakondisi. "Apa yang dilakukan pemerintah daerah sudah sangat baik dan sudah menjadi berita internasional seperti perbaikan/perehaban rumah yang rusak," ucapnya.

Staf Kepresidenan telah melakukan peninjauan lokasi terjadinya konflik dan melakukan kunjungan di tempat pengungsian di Loka Latihan Kerja Lotim. Mereka menilai, kondisi ibu-ibu dan anak-anak sudah cukup baik, pelayanan kesehatan sudah cukup baik termasuk kebutuhan dasar terpenuhi, kebebasan terima tamu diberikan, dan penanganan cepat dengan gelar pertemuan, mediasi.

Pjs Bupati Lombok Timur, H Ahsanul Halik, mengatakan sekarang ini Pemkab Kabupaten Lombok Timur telah menampung 7 KK/ 23 jiwa para jemaat Ahmadiyah di LLK Lotim serta memberikan rasa nyaman dengan layanan kesehatan, dan sosial.

Ahsanul menegaskan tidak benar apabila ada informasi pembiaran oleh aparat terkait. Justru, sebutnya, Pemkab Lombok Timur bersama unsur TNI-Polri mengamankan penganut Ahmadiyah dan telah melakukan langkah penyelesaian bersama kapolda, Danrem 162/WB, dan pihak terkait.