Pernyataan Sikap 11 Ribu Warga Jadi Bukti Penolakan Tambang Pulau Laut

SIDANG gugatan pencabutan tiga Izin Usaha Pertambangan (IUP-OP) PT Sebuku Iron Lateritic Ores (SILO) Group di Pulau Laut, Kabupaten Kotabaru, terus berlanjut. Sebanyak 11 ribu pernyataan sikap warga Pulau Laut disertai tanda tangan dan KTP diserahkan ke pihak Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin sebagai bukti penolakan aktivitas tambang di wilayah tersebut.

Penyerahan 11 ribu berkas penolakan tambang Pulau Laut ini diserahkan perwakilan warga Kotabaru, Sugianoor, Kamis (24/5), di sela-sela sidang gugatan perusahaan PT Silo melawan Gubernur Kalsel berlangsung di PTUN Banjarmasin.

Penyerahan berkas penolakan tambang ini juga disertai aksi unjuk rasa warga. Hal ini juga merupakan bentuk dukungan moril atas kebijakan Gubernur Kalsel terkait pencabutan tiga IUP-OP milik PT Silo Grup di Pulau Laut.

"Sebanyak 11 ribu berkas warga menolak tambang dan masih banyak warga lain yang mendukung penolakan tambang adalah bukti bahwa kami warga Pulau Laut tidak mau pulau kami ditambang," ungkap Hariyandi, koordinator aksi unjuk rasa warga.

Selain tandatangan bukti penolakan warga juga dilengkapi KTP.

Kuasa hukum tergugat Gubernur Kalsel, Andi M Asrun, berkas penolakan tambang oleh warga ini bisa menjadi tambahan bukti persidangan. Pada sidang sebelumnya, pihak PT Silo Grup, melalui kuasa hukumnya Yusril Ihza Mahendra, menyatakan tidak ada dasar apa pun untuk menolak aktivitas tambang di Pulau Laut.

Yusril juga menyebut penolakan tambang hanya berupa asumsi karena eksploitasi tambang belum dilakukan serta adanya rekayasa aksi unjuk rasa warga menentang tambang.

Sementara Humas PTUN Banjarmasin, Febby Fajrurahman, menyatakan salut atas komitmen masyarakat Pulau Laut dalam menolak pertambangan batu bara dan sawit. Pada bagian lain di Pulau Laut, ibu kota Kabupaten Kotabaru, aksi penolakan tambang juga terus bergulir.

Warga setempat bahkan menyumbangkan dana untuk membantu biaya operasional perjuangan aksi penolakan tambang ini. (OL-1)