Kongres Rakyat Pulau Laut Menolak Tambang Batu Bara

KAMPANYE penolakan aktivitas tambang batu bara di Pulau Laut, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, terus bergulir. Ribuan warga dipastikan akan menghadiri Kongres Rakyat Pulau Laut bertema 'Tolak Tambang Selamatkan Pulau Laut'.

Hal ini diungkapkan Sugiannoor, Ketua Dewan Adat Dayak Kotabaru. selaku Ketua Pelaksana Kongres Rakyat Pulau Laut, Selasa (8/5). Ditegaskannya, sejak lama masyarakat Pulau Laut telah menentang aktivitas tambang batu bara karena merusak lingkungan dan merugikan masyarakat.

"Pulau Laut ini merupakan pulau kecil dan daya dukung lingkungannya tidak mendukung jika ditambang. Kita semua harus belajar dari pengalaman eksploitasi tambang batu bara di pulau kecil Pulau Sebuku yang berdampak pada kerusakan lingkungan parah," tegasnya.

Dikatakannya, Kongres Rakyat Pulau Laut diselenggarakan bertujuan agar masyarakat Indonesia tahu dan melihat ancaman hancurnya Pulau Laut jika aktivitas tambang dilakukan. Gubernur Kalsel Sahbirin Noor diharapkan untuk hadir dan menyampaikan orasi dalam kongres ini. Kongres ini juga sebagai bentuk dukungan masyarakat terhadap kebijakan gubernur yang mencabut izin tambang di Pulau Laut.

"Kami ada di depan untuk membela kebijakan gubernur, Pulau Laut harus terbebas dari aktivitas tambang," ujarnya.

Kongres Rakyat Pulau Laut akan digelar di siring Kotabaru yang diperkirakan akan dihadiri 10.000 warga. Hasil dari kongres ini berupa deklarasi penolakan aktivitas tambang di Pulau Laut yang akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.

Zainal, Ketua Ikatan Nelayan Saijaan Kotabaru, mengkhawatirkan aktivitas tambang akan menyebabkan pencemaran dan menghancurkan mata pencarian rakyat yang kebanyakan nelayan.

"Kami terpanggil untuk menolak aktivitas tambang guna menyelamatkan ekosistem perairan," tuturnya.

Terkait kebijakan pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) tiga anak perusahaan PT Silo Grup oleh Gubernur Kalsel, beberapa waktu lalu, berujung pada digugatnya Sahbirin oleh PT Silo. Perkara ini masih terus bergulir di PTUN Banjarmasin.

Rencana kegiatan Kongres Rakyat Pulau Laut ini mendapat dukungan berbagai organisasi masyarakat dan organisasi lingkungan di Kalsel, seperti Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) dan Pena Hijau Indonesia.

Direktur Eksekutif Walhi Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono. mengatakan, penolakan aktivitas tambang di Pulau Laut harus didukung semua pihak.

"Tidak hanya tambang selama ini kita juga menentang ekspansi industri ekstraktif dan monokultur terutama sawit," ujarnya. (OL-1)