Sejarawan Menguak Riwayat Tambang Timah

PENAMBANGAN timah di Bangka Belitung memiliki sejarah panjang. Meski tidak sejaya di masa lalu, keberadaannya tetap harus disikapi dengan penuh kearifan. “Kita semua perlu melihat sejarah pertambang­an timah di Bangka Belitung sehingga bisa melihat sekarang dan masa depan provinsi ini,” papar Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Kepulauan Riau, Toto Sucipto, dalam dialog Kesejarahan Timah Bangka Belitung Masa Lalu dan Prospek Masa Depan, di Pangkalpinang, Kamis (3/5).

Dialog kesejarahan yang digelar BPNB Kepulauan Riau ini, tambah Toto, memiliki nilai penting. Salah satunya ialah soal kesejahteraan Bangka Belitung setelah pasang surut tambang timah.  Menurut dia dengan mengetahui yang terjadi di masa lalu di sektor tambang timah, pemerintah provinsi dan pemkab maupun pemkot bisa mengantisipasi kemungkinan yang bakal terjadi terhadap penambangan timah.

Dalam diskusi yang sama, sejarawan yang juga ketua pelaksana acara,  Anastasia Wiwik Swastiwi, membenarkan persoalan timah di Babel ini sangat berkaitan erat dengan politik, ekonomi, dan sosial. “Ini harus dipahami bersama dan harus disikapi dengan kearifan bahwa timah sebagai bagian dari sejarah Babel.”

Sejarawan Babel, Akhmad Elfian, menyebutkan timah dari Bangka merupakan sumber kekayaan ketiga Belanda setelah perkebunan, sedangkan suku Hakka dari Tiongkok mengawali kedatangan ke Bangka sebagai penambang dan buruh kasar. “Kedatangan mereka ikut mewarnai wajah Babel hingga sekarang. Mulai penyebaran etnis Tionghoa, tempat-tempat ibadah hingga makanan, seperti mi, otak-otak, dan pempek yang dulu mereka kembangkan,” lanjutnya.

Di sisi lain, Dwi Haryadi, dosen Universitas Bangka Belitung, melihat persoalan izin tambang di Babel masih berada di wilayah abu-abu. “Sejarah hukum timah belum ditemukan. Yang ada sebatas fakta-fakta dan belum ada yang menyangkut hukum.”

Sementara itu, di Kalimantan Selatan, kelompok aktivis perempuan berunjuk rasa menolak keberadaan tambang di Pulau Laut, Kabupaten Kotabaru. Aksi unjuk rasa ditandai dengan membagi bunga ke masyarakat pengguna jalan di sejumlah lokasi di Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru.

“Aktivitas tambang di pulau kecil itu akan mengancam kelestarian lingkungan dan kehidupan masyarakat,” kata Venna Martha Yuniza, koordinator aksi.  Dari Batam dilaporkan, Pemprov Kepulauan Riau menerbitkan izin tambang bauksit jika perusahaan memiliki smelter sendiri. “Kami akan mengeluarkan izin ekspor jika mereka membangun smelter,” kata Kepala ESDM Kepri, Amjon. (RF/DY/HK/N-2)