Retribusi Parkir di Karawang Bocor

POTENSI pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor perpakiran di Karawang, Jawa Barat, bocor. Sehingga, pemerintah daerah hanya bisa menikmati retribusi parkir Rp700 juta per tahun.

Kepala Dinas Perhubungan Karawang Arif Bijaksana, Minggu (29/4), memgakui pendapatan parkir sejauh ini hanya bisa dinikmati 17 perusahaan yang menjadi mitra daerah yang melakukan pengelolaan parkir.

Selama ini, mereka hanya menyetorkan ke kas daerah dengan nilai dana yang telah ditetapkan secara flat per tahun.

"Kami sudah sampaikan kepada DPRD jika Dishub tidak akan sanggup jika di targetkan Rp2,5 miliar per tahun. Karena bagi hasil dari 17 perusahaan itu flat, dan kita hitung nilainya mencapai Rp700 juta per tahun, " kata Arif.

Disebutkan, pemerintah daerah tidak bisa melakukan pemutusan kontrak dengan 17 perusahaan. Ia mengatakan, untuk menaikkan PAD parkir perlu dilakukan inovasi.

"Kami sudah memikirkan salah satunya terobosan baru. Yakni dengan melakukan parkir langganan, rencananya akan segera kami lakukan," kata Arif.

Untuk uji coba parkir langganan, jelas dia, akan dilakukan kepada sejumlah kendaraan angkutan barang dan umum yang melakukan uji KIR. Para kendaraan itu akan dikenakan parkir langganan sebesar Rp35 ribu hingga Rp100 ribu untuk jangka waktu satu bulan.

"Kemudian mereka akan diberikan stiker parkir langganan. Sehingga mereka yang sudah berlangganan tidak akan dikenakan biaya parkir kembali ke sejumlah tempat parkir yang sudah kita tentukan," katanya.

Pihaknya pun sudah menghitung PAD perpakiran Karawang akan meningkat hingga Rp3 miliar. Jika asumsi kendaraan yang melakukan uji KIR 100 kendaraan per hari. (A-1)