Hanya Dua BUMD yang Sehat

DARI 15 badan usaha milik daerah (BUMD) yang didirikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, hanya dua perusahaan yang berki­nerja baik. Selain Bank BJB, satu perusahaan lainnya ialah PT Jasa Sarana yang bergerak di bidang infrastruktur.
“Tidak semua BUMD kondisinya bagus, bahkan banyak yang tidak jalan. Selain itu, anak perusahaan BUMD banyak juga yang tidak jalan,” kata anggota DPRD Jawa Barat, Gatot Cahyono, di Bandung, kemarin.

Ketua Panitia Khusus I Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 2017 itu menambahkan ada sejumlah BUMD yang seharusnya diakuisisi, likuidasi atau merger, karena kondisinya sudah parah. “Ini akan menjadi catatan dan pekerjaan bagi gubernur baru, setelah terpilih nanti.”

Pujian ia layangkan kepada Bank BJB dan PT Jasa Sarana. Kedua perusahaan mampu memberi kontribusi besar bagi pendapatan asli daerah.  “Dalam dua tahun terakhir, memang investasi Pemprov Jabar untuk BUMD berkisar Rp35 miliar-Rp50 miliar. Tidak terlalu besar,” tandas Gatot.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengakui kondisi itu. “Pemprov terus membenahi kinerja BUMD. Salah satunya dengan meningkatkan pengawasan untuk menjaga kinerja perusahaan agar tetap sehat.” Dia mengaku sejak 2008 terus membenahi kinerja BUMD. Hasilnya, terdapat beberapa BUMD yang kondisinya berhasil disehatkan.

“Sebagian sudah berhasil sehat, sebagian lagi masih dalam penyehatan,” kata Heryawan. Salah satu cara penyehatan ialah merasionalisasi tenaga kerja pada BUMD yang jumlah pegawainya terlalu gemuk.  Di Karawang, Jawa Barat, pemerintah pusat berencana membangun gudang garam nasional di pesisir utara, pada tahun ini. Pemerintah akan menggulirkan dana Rp2,5 miliar.

“Gudang garam akan dibangun di lahan milik pemkab seluas 1.200 meter di Desa Krasak, Kecamatan Cilamaya. Gudang ini akan membuat harga garam yang diproduksi petani Karawang selalu stabil,” kata Kabid Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Perikanan Abuh Bukhori.
Sementara itu, pemerintah terus memberikan kompensasi kepada Pemkab Pasuruan, Jawa Timur, dari program pembangunan sistem penyeiaan air minum Umbulan. Kompensasi diberikan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan air untuk tujuh ibu kota kecamatan dan dua kecamatan lain yang rawan krisis air.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Misbah Zunip mengatakan pihaknya menerima kompensasi senilai total Rp283 miliar. Dari jumlah itu, Rp46 miliar untuk pemenuhan air bersih di Kecamatan Lumbang dan Winongan Atas dan Rp40 miliar untuk membangun pipa distribusi air bersih untuk tujuh ibu kota kecamatan. (BY/CS/AB/N-2)